JosS, Semarang – Jawa Tengah (Jateng) mendapatkan dana dari Kementerian Sosial senilai Rp18,5 triliun untuk program percepatan kemiskinan. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pemberian bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin.
Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto tidak berdampak pada dana bantuan sosial yang merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, untuk program penanganan kemiskinan di Jateng, pemerintah menggelontorkan dana Rp 18,5 triliun. Sebanyak Rp 11 triliun dana bansos untuk PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 7,5 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kalau di total di Provinsi Jawa Tengah ya, dari pemerintah pusat bantuannya ke Jawa Tengah itu 18,5 triliun,” katanya usai Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pilot Project Graduasi Bantuan Sosial di Kantor Dinas Sosial Jateng, Senin (24/2/2025).
Agus mengatakan, Jawa Tengah merupakan daerah nomor tiga dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Sebab itu provinsi ini dipilih untuk menjadi percontohan.
Nantinya akan ada delapan desa yang dijadikan pilot project graduasi bansos melalui pemberdayaan masyarakat. Yakni Desa Pesodongan Kabupaten Wonosobo, Desa Gambuhan Kabupaten Pemalang, Desa Wlahar Kabupaten Brebes, Desa Kalisalak Kabupaten Banyumas.
Kemudian Desa Ngesrepbalong Kabupaten Kendal, Desa Kepuhsari Kabupaten Wonogiri, Desa Dimoro Kabupaten Grobogan, dan Desa Purwosari Kabupaten Magelang.
“Ada 923 desa miskin ekstrem (di Jateng), dan kita akan bikin model, kita mulai model pemberdayaan pengentasan kemiskinan desa ekstrem itu mulai dari delapan desa,” jelas Agus Jabo.
Selain itu garapan lain dari Kemensos untuk program pengentasan kemiskinan ialah satu pendamping program keluarga Harapan (PKH) wajib meluluskan 10 keluarga penerima manfaat (KPM) agar bisa keluar dari kategori miskin.
“Satu pendamping PKH harus menggraduasi 10 orang KPM minimal ya supaya mereka lepas mereka tergraduasi dari kemiskinan,” tegasnya.
Pihaknya mengaku kolaborasi akan dilakukan oleh Kemensos, Pemerintah Provinsi Jateng, pemerintah daerah, dinas terksit, hingga lembaga akademis turut terlibat. Termasuk juga BUMN, BUMD hingga pihak swasta.
“Kita akan berkolaborasi akan melakukan program bersama dalam rangka pengentasan kemiskinan yang ada di Jawa Tengah,” bebernya.
Lebih lanjut Agus menyebut sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, targetnya tahun 2029 kemiskinan berada di angka 4,5 hingga 5 persen. Sedangkan kemiskinan esktrem harus tuntas di tahun 2025.
“Kita sedang memulai di Jawa Tengah untuk melaksanakan gerakan pengentasan kemiskinan. Terutama untuk kemiskinan ekstrem dan kita bikin model graduasi lewat desa-desa,” tandasnya.
Leave a Reply