JoSS, SEMARANG – Kandidat doktor ilmu hukum Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang, Mohammad Saleh, mengusulkan adanya rekonstruksi terhadap regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan menekankan pada prinsip keadilan ekologis. Hal ini, menurutnya, sangat penting agar PSN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial yang adil bagi masyarakat serta lingkungan.
“Hal ini mendesak dilakukan untuk memastikan PSN tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan. Prinsip keadilan ekologis harus diutamakan dalam setiap aspek regulasi PSN,” ungkap Saleh, dalam sidang proposal disertasi yang diadakan pada Sabtu, 23 November 2024.
Saleh mengkritisi sejumlah dampak negatif yang sering terjadi akibat proyek besar, seperti pembangunan bendungan, jalan tol, dan kawasan industri, yang sering kali mengabaikan aspek ekologis. Dia menyoroti masalah yang muncul, seperti hilangnya lahan pertanian, migrasi paksa penduduk, kerusakan lingkungan, hingga ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Bahkan, dalam beberapa kasus, aktivitas penambangan material untuk konstruksi menyebabkan deforestasi dan gangguan pada stabilitas ekosistem.
“Proyek-proyek besar ini sering kali mengabaikan aspek lingkungan, padahal dampak jangka panjangnya sangat besar, seperti hilangnya jalur migrasi ikan dan penurunan kualitas air. Kerusakan ekosistem ini berkontribusi pada ketidakadilan ekologis yang pada akhirnya memperlebar ketimpangan sosial,” jelas Saleh, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah.
Selain itu, penambangan material untuk keperluan konstruksi sering memicu deforestasi dan mengganggu stabilitas ekologi
Sidang proposal disertasi ini dipimpin oleh Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., yang bertindak sebagai promotor, dengan Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., sebagai co-promotor. Tim penguji terdiri dari sejumlah pakar hukum terkemuka, seperti Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., dan lainnya.
Dalam disertasinya, Saleh menggunakan teori keadilan Pancasila sebagai landasan utama, yang menempatkan keadilan sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak-hak dasar manusia secara proporsional. Dengan berpedoman pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan persamaan sosial, pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa regulasi PSN tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga melibatkan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat.
Saleh juga mengusulkan penerapan Teori Hukum Progresif, yang memandang hukum sebagai alat yang fleksibel dan dinamis untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurutnya, hukum tidak boleh kaku dan terikat pada teks formal semata, melainkan harus menjadi dokumen hidup yang selalu mencari makna keadilan dalam konteks sosial yang terus berubah.
“Pembangunan infrastruktur besar, seperti bendungan, sering kali mengabaikan dampak ekologis yang bersifat jangka panjang. Masalah seperti berkurangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem harus menjadi perhatian utama dalam setiap proyek pembangunan,” kata Saleh.
Sebagai solusi, Saleh mengusulkan agar regulasi PSN direkonstruksi dengan mengintegrasikan prinsip keadilan ekologis dan perlindungan terhadap lingkungan. Ia menginginkan agar setiap proyek strategis nasional dapat memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan ekosistem, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak.
“Regulasi PSN harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Pendekatan ini akan menjamin keberlanjutan lingkungan dan pada saat yang sama melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak,” ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah ini.
Saleh juga menyerukan kepada pemerintah agar lebih mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang terdampak proyek-proyek strategis tersebut. Ia berharap, rekonstruksi regulasi PSN dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan kebijakan yang ada, sehingga tujuan pembangunan untuk kesejahteraan sosial dapat tercapai tanpa mengorbankan kelestarian alam.
“Rekonstruksi regulasi ini bukan hanya tentang mematuhi aturan hukum, tetapi juga tentang komitmen moral untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan, manusia, dan alam. Ini adalah tanggung jawab kita kepada generasi mendatang,” tutupnya.
Saleh berharap PSN dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih berkeadilan, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk keberlanjutan generasi yang akan datang.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
Leave a Reply