Ketua DPRD Jateng Hadiri Rapat Forkopimda: Bahas Pilkada Damai, Penetapan UMK 2025, dan Isu PHK

JoSS, SEMARANG – Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Sumanto, menghadiri rapat Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Acara yang berlangsung pada Jumat (15/11/2024) di Gedung Sasana Widya Praja, kompleks Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng, ini mengangkat tema strategis: “Menjaga Kondusivitas Wilayah Pada Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 Serta Isu PHK di Jawa Tengah.”

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dalam sambutannya, mengajak seluruh elemen pemerintah daerah untuk bekerja sama menjaga stabilitas wilayah selama tahapan Pilkada Serentak 2024. Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap hoaks yang berpotensi memicu ketegangan.

“12 hari lagi kita pilkada, Alhamdulillah untuk Jateng sampai hari ini tetap kondusif. Saya berharap kita tidak mudah terprovokasi demi terwujudnya pemilu damai,” ujarnya.

Nana menambahkan, Pilkada seringkali lebih rawan dibandingkan Pemilu Presiden karena cakupannya yang bersifat lokal. Ia juga menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan perangkat desa dalam mendukung terciptanya suasana damai.

“Saya mengimbau agar lebih waspada jangan sampai terprovokasi. Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan perangkat desa harus jaga netralitas untuk terciptanya pemilu damai,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Jateng Sumanto juga mengimbau kepada semua stakeholder untuk baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah se kabupaten yang ada di Jawa Tengah untuk mensukseskan pilkada serentak dengan damai.

“Tahapan pilkada serentak ini memasuki masa-masa krusial karena tinggal 12 hari lagi menuju pemilu, seperti yang kita ketahui bersama, pemilihan Gubernur Jawa tengah saat ini menjadi perhatian nasional. Maka, upaya menciptakan iklim kondusif ini perlu terus kita lakukan. Oleh karena itu saya menghimbau untuk seluruh stakeholder untuk menjaga kondusivitas wilayah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen,” tegasnya.

Penanganan PHK Jadi Perhatian Serius

Selain membahas Pilkada, rapat ini juga menyoroti masalah gejolak di sektor industri Jawa Tengah. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan menjadi isu utama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mencari solusi strategis guna menekan dampak dari permasalahan ini.

Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menyoroti pentingnya dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh dalam menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025. Dialog ini, menurutnya, adalah kunci untuk menciptakan kesepahaman bersama.

Penetapan UMK tidak bisa dilakukan sepihak. Pemerintah perlu membuka ruang diskusi yang adil antara pengusaha dan buruh. Dengan begitu, keputusan yang diambil dapat mencerminkan kondisi riil dan mengurangi dampak buruk, terutama di tengah ancaman badai PHK akibat situasi ekonomi global.

Dorong Investasi untuk Atasi PHK

Sumanto juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar lebih agresif menarik investasi. Hal ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK.

“Kunci penetapan UMK ini adalah dengan membuka dialog dengan pengusaha dan buruh agar terjadi kesepemahaman, seperti yang kita ketahui badai PHK saat ini melanda sebagian wilayah. Hal ini diikuti situasi perekonomian global yang terjadi. Kami mendorong instansi terkait melakukan langkah-langkah strategis guna mencegah gelombang PHK ini terjadi. Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kami harapkan lebih agresif dalam menarik investor agar bisa menampung tenaga kerja yang di PHK dan belum mendapatkan pekerjaan,”** tambahnya.

Pilkada Serentak Jadi Perhatian Nasional

Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Sumanto mengingatkan bahwa tahapan ini memasuki masa-masa krusial. Pilkada Jawa Tengah bahkan menjadi perhatian nasional, sehingga kondusivitas wilayah harus terus dijaga.

Pilkada tinggal hitungan hari. Semua pihak harus menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing untuk menjaga stabilitas wilayah. Ini tanggung jawab bersama demi kesuksesan Pilkada Serentak 2024.

Rapat Forkopimda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor demi mewujudkan pilkada damai, menetapkan UMK secara adil, dan mengatasi isu PHK di Jawa Tengah.