Kongres Pancasila ke-12: Memperkuat Nilai Moral Bangsa

Kongres Pancasila ke-12: Memperkuat Nilai Moral Bangsa

JoSS, JOGJA – Ratusan peserta dari berbagai daerah hadir dalam Kongres Pancasila ke-12 di Balai Senat, Universitas Gadjah Mada, Kamis, 26 September 2024. Acara ini mengusung tema “Pancasila Nyawa Bangsa; Menghalau Kemerosotan Moral dalam Praktik Penyelenggaraan Berbangsa dan Bernegara”

Kongres dibuka dengan diskusi panel bersama beberapa pakar, termasuk Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D., Dosen Politik Universitas Airlangga; Agus Wahyudi, Ph.D., Dosen Filsafat UGM; serta pengamat politik Rocky Gerung. Mereka mengupas “Konsepsi Republik sebagai Gagasan Negara Ideal.”

Airlangga Pribadi mengemukakan bahwa republikanisme merupakan pemerintahan yang berbasis pada nalar publik. Menurutnya, politik yang sehat harus didasarkan pada argumen rasional. “Setiap perbincangan ruang publik apabila ada orang bicara tanpa menggunakan nalar, dia hanya kemudian bicara seenaknya bahkan cenderung menggunakan otoritas. Yang harus dilakukan adalah menghantam pandangan-pandangan tersebut. Karena itu pandangan tanpa argumen,” jelasnya.

Agus Wahyudi menambahkan bahwa konsep republik bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan. Selama rakyat masih dilibatkan dalam pengambilan keputusan, republik tersebut dianggap sehat. “Demokrasi yang sehat saat rakyat peduli, jika rakyat tidak peduli, berarti republik tidak sehat,” ujarnya.

Rocky Gerung, di sisi lain, melihat Pancasila sebagai kompilasi dari pemikiran dunia. Ia menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam mengarahkan politik dan etika bangsa. “Pancasila mampu diucapkan secara teoritis dengan pemikiran yang  logis,” tuturnya.

Rocky juga menyoroti perubahan makna Pancasila dari era Soekarno hingga Reformasi. Di era Soekarno, Pancasila dianggap sebagai konsep pedagogi, sedangkan di masa Soeharto, Pancasila menjadi alat penyaringan lawan politik. “Padahal Pancasila  itu untuk menghasilkan percakapan bukan didoktrinkan,” tambahnya.

“Yang kita ucapkan sekarang ini untuk mengevaluasi etika politik. Kemungkinan UGM masih akan lebih jauh menginterupsi kekuasaan hari ini, mengganggu stabilitas berpikir para politisi, selama ini tidak ada politisi diasuh oleh pikiran. Saya kira, relevan bahwa politik itu harus kembali ke kampus. Kita pastikan jadi ide praktis dan penuntun praktis,” jelasnya.