Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA & PPAS Perubahan APBD 2024 oleh DPRD Provinsi Jateng

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA & PPAS Perubahan APBD 2024 oleh DPRD Provinsi Jateng
RAPAT PARIPURNA: Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA & PPAS Perubahan APBD 2024, di Lantai 4 Gedung Berlian, Kota Semarang, Senin (26/8/2024). (Dokumentasi Humas DPRD Jateng)

JoSS, SEMARANG – DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat paripurna pada hari ini tanggal 26 Agustus 2024 yang sebelumnya sempat diskors. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Sukirman mengumumkan bahwa rapat kembali dibuka setelah keputusan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada 30 Juli 2024 dan Rapat Pimpinan DPRD (Pimwan) pada 23 Agustus 2024. Agenda utama dalam rapat ini adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penandatanganan Nota Kesepakatan ini dilakukan antara Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dengan Pimpinan DPRD. Sukirman, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono dan Hadi Santoso, secara resmi membuka kembali rapat paripurna dengan mengucapkan  “Bismillahirrohmanirohim, Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jateng Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2023/2024, secara resmi kami nyatakan skors dicabut,”.

Pada sesi pertama, penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2024 dimulai oleh Pj. Gubernur Nana Sudjana, diikuti oleh para Wakil Ketua DPRD. Setelah proses penandatanganan selesai, rapat berlanjut dengan agenda kedua, yaitu Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Nana Sudjana menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang merata di Jawa Tengah. Nana menyampaikan pembangunan air bersih, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan jaminan kesehatan, serta bantuan modal untuk usaha pertanian. Semua upaya ini, menurutnya, bertujuan untuk menggerakkan ekonomi di wilayah pedesaan.

Di sektor pendidikan, Nana Sudjana juga menyatakan bahwa Pemprov akan membangun unit sekolah baru di wilayah yang masih memiliki kekurangan akses pendidikan. Selain itu, untuk meningkatkan lapangan kerja, program vokasi dan transmigrasi juga akan terus dilanjutkan.

“Dalam upaya membuka lapangan kerja, pemprov membuat program vokasi dan melanjutkan program transmigrasi,” jelas Nana.

Setelah menyampaikan tanggapan atas PU Fraksi terhadap Raperda APBD 2025, rapat paripurna ditutup oleh pimpinan DPRD. Sukirman, atas nama pimpinan rapat, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang hadir, terutama kepada Pj. Gubernur. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbilalamin, Sukirman secara resmi menutup rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2023/2024.

 

 

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*