JoSS, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga menjabat sebagai Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa telah ada pembicaraan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenai penundaan implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Diskusi ini mencerminkan respons pemerintah terhadap berbagai usulan yang meminta penundaan, termasuk dari anggota DPR dan Ketua MPR.
“Apalagi kalau [ada usulan], misalnya DPR, Ketua MPR, itu diundur. Menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri, kita akan ikut,” kata Basuki, Kamis (6/6/2024).
Basuki juga menyatakan bahwa implementasi Tapera bukanlah sesuatu yang mendesak. Oleh karena itu, penundaan pelaksanaan program tersebut dapat dilakukan tanpa mengganggu kebutuhan perumahan masyarakat.
“Menurut saya pribadi kalau memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menepis anggapan bahwa pemerintah kurang aktif dalam memenuhi kebutuhan perumahan.
Basuki menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan subsidi selisih bunga melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang dinilai cukup optimal dalam mendukung masyarakat mendapatkan rumah.
Sejak diluncurkan pada 2010, program FLPP telah menghabiskan dana APBN sebesar Rp105 triliun.
“Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan FLPP subsidi bunga itu sudah Rp105 triliun,” jelas Basuki.
Ia juga menyatakan penyesalannya terhadap kemarahan yang muncul terkait rencana pelaksanaan program Tapera.
“Dengan kemarahan ini [terhadap program Tapera] saya pikir saya menyesal betul,” ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) menyatakan bahwa penarikan iuran program Tapera belum pasti akan dilakukan pada 2027.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa pihaknya masih dalam tahap pembenahan tata kelola sebagai lembaga baru, sesuai mandat dari komite.
“Karena kami masih ditugaskan oleh komite untuk terus melakukan pembenahan tata kelola sebagai lembaga baru,” ujar Heru dalam konferensi pers, Rabu (5/6/2024).
Ia juga menambahkan bahwa BP Tapera belum berencana melakukan pungutan iuran program Tapera pada Aparatur Sipil Negara (ASN).
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
Leave a Reply