JoSS, MAGELANG – Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi menyebut jumlah pemudik yang masuk ke Jawa Tengah (Jateng) pada momen Lebarn 2024 diprediksi mencapai 136.000, atau naik sebesar 4 persen dibandingkan tahun lalu yakni 123.000 orang.
Lutfi menambahkan Sebagai kesiapan di Jawa Tengah disiapkan lima jalur mudik yakni jalur tol, pantura, jalur tengah, jalur selatan, dan jalur pantai selatan.
“Untuk kelancaran arus mudik, disiapkan lima jalur mudik yakni jalur tol, pantura, jalur tengah, jalur selatan, dan jalur pantai selatan. Ke depan kami juga akan gelar rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengamanan arus mudik dan balik sehingga berjalan lancar,” ujar Kapolda, saat menggelar Operasional Triwulan 1 di Hotel Grand Artos, Kota Magelang, Rabu (6/3/2024).
Luthfi menyebut rapat itu digelar sebagai maksud melakukan evaluasi kegiatan Polda Jateng selama triwulan I 2024 sekaligus melakukan persiapan pengamanan Ramadan dan Lebaran 2024.
Kapolda Jateng menambahkan untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran 2024, pihaknya juga akan menggelar Operasi Ketupat Candi 2024 selama 12 hari, yang dimulai pada tanggal 5-16 April 2024. Namun sebelum Operasi Ketupat Candi, Poldaa Jateng juga akan menggelar dua operasi lain yakni Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi pda 4-17 Maret 2024 dan Operasi Pekat Candi pada 6-25 Maret 2024.
“Operasi Keselamatan sebagai langkah penertiban dan mengedukasi masyarakat terkait kamseltibcar lalu lintas sebelum pelaksanaan mudik. Sedangkan Operasi Pekat sebagai langkah penertiban berbagai penyakit masyarakat, petasan dan tempat hiburan menjelang pelaksanaan Ramadan,” ujarnya.
Dia juga memastikan seluruh kegiatan operasi yang digelar Polda Jateng akan mengedepankan fungsi preventif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban masyarakat, selain penegakan hukum.
Seluruh kegiatan tersebut juga menjadi kesiapan Polda Jateng menjamin keamanan masyarakat selama ibadah puasa dan mudik Lebaran. Kapolda juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan aksi sweeping.
“Tidak ada lagi ormas melakukan sweeping, itu bukan kewenangan ormas. Tidak boleh ada penghakiman di jalan, serahkan ke pihak kepolisian selaku aparat penegah hukum,” tegasnya. (lna)
Leave a Reply