JoSS, SEOUL – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, bersikeras untuk mempertahankan keputusannya untuk meningkatkan jumlah siswa baru di sekolah kedokteran meskipun aksi mogok kerja ribuan dokter di Korea Selatan.
Lebih dari 9.000 dokter muda atau sekitar dua pertiga dari jumlah total dokter magang di Korea Selatan mengundurkan diri pekan lalu sebagai bentuk protes terhadap kebijakan ini.
Yoon menegaskan bahwa keputusan untuk menambah 2.000 kuota mahasiswa baru kedokteran bukanlah soal negosiasi ataupun kompromi. Dia juga tidak membenarkan aksi mogok kerja ribuan dokter terkait rencana tersebut.
“Ini bukan soal negosiasi atau kompromi. Sulit untuk membenarkan (aksi mogok), dalam keadaan apa pun, tindakan kolektif yang menyandera kesehatan dan nyawa masyarakat serta mengancam nyawa dan keselamatan manusia,” kata Yoon, dikutip Reuters, Rabu (28/2/2024).
Aksi pengunduran diri massal oleh para dokter muda di Korea Selatan ini telah membuat banyak operasi, kemoterapi, dan operasi Caesar batal dan tertunda, membuat pemerintah terpaksa meningkatkan status waspada kesehatan masyarakat ke level tertinggi.
Berdasarkan Undang-undang di Korea Selatan, dokter dilarang melakukan aksi mogok kerja, dan pemerintah telah mengancam akan melakukan penangkapan dan penangguhan izin praktik bagi para dokter yang menolak kembali bekerja hingga batas akhir pada Kamis (29/02).
“Jika para dokter muda kembali bekerja hari ini, kami tidak akan meminta pertanggungjawaban mereka,” kata Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong, dalam wawancara dengan radio lokal SBS pada Kamis (29/02) pagi waktu setempat.
Menurut Cho, beberapa dokter residen yang mengikuti aksi mogok kerja itu telah kembali bekerja di rumah sakit mereka masing-masing. Namun, ia mengakui bahwa para dokter yang kembali bekerja “belum terwujud dalam skala penuh.”
“Karena hari ini adalah batas terakhir bagi para dokter untuk kembali bekerja, saya memohon kepada mereka kembali lah untuk para pasien,” kata Cho, dikutip dari AFP.
Wakil Menteri Kesehatan Park Min-soo mengulangi permohonannya kepada para dokter muda yang ikut dalam aksi mogok tersebut agar kembali bekerja pada tanggal 29 Februari sehingga mereka dapat terhindar dari hukuman termasuk penangguhan izin dan kemungkinan penuntutan dan penangkapan.
Park mengatakan pemerintah telah melakukan tinjauan hukum yang menyimpulkan bahwa pemerintah mempunyai hak untuk membatasi tindakan dokter demi kepentingan publik, sehingga memicu keberatan dari beberapa dokter senior.
“Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ini adalah langkah mundur bagi demokrasi” kata Chung Jin-haeng, seorang profesor kedokteran di Universitas Nasional Seoul.
Sebelumnya pada Selasa (27/02), Kementerian Kesehatan Korea Selatan telah meminta agar polisi meluncurkan penyelidikan terhadap orang-orang yang terkait dengan aksi mogok kerja tersebut, termasuk lima orang yang terkait dengan Asosiasi Medis Korea (KMA).
Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 75% masyarakat Korea Selatan mendukung rencana reformasi tersebut. Presiden Yoon Suk Yeol, yang telah mengambil tindakan keras terhadap para dokter yang melakukan mogok kerja, mendapatkan peningkatan terhadap angka persetujuan terhadap dirinya menjelang pemilihan legislatif pada April mendatang. (lna)
Leave a Reply