JoSS, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membuka posko terpadu untuk memantau penyelenggaraan pemilu 2024 di wilayahnya.
Hal ini disampaikan oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, setelah rapat koordinasi pemantauan perkembangan situasi politik dan kesiapan pemilu 2024 di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Jumat (2/2/2024).
Untuk menghadapi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024 mendatang, Pj Gubernur telah menugaskan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jateng untuk ikut memantau dinamika pemilu di 35 kabupaten/kota.
Nana menjelaskan bahwa posko tersebut akan menampung seluruh permasalahan dan perkembangan yang ada di seluruh daerah, termasuk laporan dari seluruh Kepala OPD di lingkup Pemprov Jateng yang ditugaskan.
Seluruh Kepala OPD Pemprov Jateng telah ditugaskan sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan sejak 5 Januari 2024. Mereka diminta untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri.
“Mereka juga harus berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, karena mereka yang dekat dengan masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan pemilu yang sejuk, nyaman, dan damai. Itu tugasnya,” jelas Nana.
Sementara itu, anggota KPU Jawa Tengah, Akmaliyah, mengatakan bahwa persiapan Pemilu 2024 di Jawa Tengah sudah mencapai 90 persen. Sebanyak 821.093 orang KPPS dan 234.598 orang Linmas yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jateng sudah terpenuhi.
Untuk logistik, semua logistik pemilu yang ada di luar kotak suara sudah didistribusikan sampai tingkat desa/kelurahan. Adapun logistik yang ada di dalam kotak suara sedang dalam tahap pengepakan. Di dalamnya terdapat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, meliputi surat suara, alat coblos, tinta, dan formulir C Hasil untuk menghitung perolehan pemungutan suara.
“Logistik ini pada H-7 sudah dipindahkan ke kecamatan,” kata Akmaliyah.
Akmaliyah menambahkan bahwa mitigasi juga dilakukan untuk tempat atau wilayah geografis yang rawan bencana, seperti sekitar lereng Gunung Merapi yang meliputi Kabupaten Boyolali dan Magelang.
“Sudah dilakukan mitigasi, terutama terkait pemungutan suara saat terjadi bencana alam,” jelasnya. (lna)
Leave a Reply