Halal Center Unsoed: Mendorong UMKM di Wilayah Barlingmascakeb Menuju Sertifikasi Halal

Halal Center Unsoed telah membantu sekitar 10.000 sertifikasi halal self declare. (foto: unsoed.ac.id)

JoSS, PURWOKERTO – Halal Center Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) memulai langkahnya pada tahun 2020 dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) serta Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Berbagai upaya dilakukan oleh Halal Center, seperti sosialisasi program melalui webinar dan pendampingan kepada pelaku usaha di wilayah Barlingmascakeb.

Selain itu, Halal Center Unsoed juga aktif dalam menyelenggarakan layanan informasi dan diseminasi tentang halal serta kurikulum halal.

Hal ini juga terbukti melalui keterlibatan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang mendorong sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memberikan bantuan terhadap sertifikasi halal jalur reguler maupun melalui self declare, serta mengadakan pelatihan tentang sistem manajemen halal.

Pada pertemuan di Gedung Integrated Academic Building pada Senin, 19 Februari 2023, Prof. Poppy Arsil, STP, MT, PhD selaku Ketua Halal Center Unsoed menjelaskan tentang tenaga pendamping dan kepakaran yang dimiliki Halal Center.

“Kami telah memiliki 400 pendamping proses produk halal yang sudah bersertifikat dan terdaftar di BPJPH. Kepakaran yang dimiliki Halal Center terdiri dari 7 auditor halal bersertifikat BNSP dari jurusan kimia dan ilmu pangan, penyelia halal bersertifikat BNSP, serta kepakaran ekonomi syariah dari Laboratorium Halal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain itu, ada juga kontribusi dari Prof. Aeni yang mengkaji tentang bahan pangan yang biasanya menggunakan bahan baku non-halal untuk bahan baku halal, serta saya sendiri yang memiliki kepakaran dalam bidang manajemen pangan,” terang Poppy, dikutip dari unsoed.ac.id.

Salah satu program yang erat kaitannya dengan Halal Center adalah pembagian kategori pangan menjadi dua, yaitu high risk atau jalur reguler dan low risk yang bisa menggunakan jalur self declare. Pemerintah juga menjalin kerjasama dengan universitas dan organisasi kemasyarakatan berbasis Islam untuk menjadi lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) dalam membantu sertifikasi halal self declare.

Menurut Poppy, yang menjadi pembeda dalam pengurusan sertifikasi halal adalah jalur reguler (berbayar) untuk produk beresiko tinggi terutama yang berbasis daging atau industri besar dengan proses yang kompleks. Sedangkan self declare diperuntukkan untuk produk low risk yang umumnya tidak menggunakan bahan baku ayam, meskipun ada pengecualian untuk kedai yang daging ayamnya sudah bersertifikat halal.

Halal Center Unsoed telah membantu sekitar 10.000 sertifikasi halal self declare. Sedangkan untuk jalur reguler (berbayar), mereka telah memberikan konsultasi bagi 10 pengusaha industri menengah yang mengajukan sertifikasi halal. Program ini diharapkan dapat mendorong UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM. (lna)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*