JoSS, JOGJA – Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kejaksaan Tinggi DIY secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan tentang penyelenggaraan kerja sama di bidang Pelayanan Hukum Sistem Informasi Suluh Praja.
Penandatanganan ini berlangsung pada Jumat (8/12) di Kepatihan Yogyakarta, melibatkan Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kajati DIY Ponco Hartanto, dan Wakil Rektor bidang Perencanaan Aset dan Sistem Informasi UGM, Arief Setiawan Budi Nugroho, Ph.D.
Kerja sama ini bertujuan memberikan edukasi dan pendampingan kepada perangkat Kelurahan se-DIY. Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa salah satu kepentingan Pemda DIY dalam kerja sama ini adalah meningkatkan literasi hukum para perangkat kelurahan.
“Pemda DIY memiliki program pintar dalam sistem digitalisasi hingga ke tingkat kelurahan. Kita perlu memastikan agar semua ini berjalan dengan lancar,” ungkapnya, dikutip dari ugm.ac.id.
Selain peningkatan literasi, Gubernur juga berharap kerja sama ini akan menciptakan akuntabilitas di tingkat pemerintah kelurahan melalui penyediaan informasi secara digital. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan baik dari segi administrasi kebijakan maupun aspek peraturan hukum lainnya.
“Risiko hukum dapat diperkecil melalui penyuluhan literasi yang masif sehingga terbangun akuntabilitas yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Kajati DIY, Ponco Hartanto, menjelaskan bahwa melalui kerja sama tripartit ini, pihaknya bersama UGM akan memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada seluruh perangkat kelurahan. Tujuannya adalah agar mereka terhindar dari risiko hukum, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administrasi.
“Kita ingin memberikan penerangan dan penyuluhan hukum agar bisa terhindar dari risiko hukum yang mungkin timbul,” ujar Kajati DIY.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi, Arief Setiawan Budi Nugroho, menambahkan bahwa UGM akan berperan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada penyuluhan dan pendampingan hukum. Tim yang terlibat dalam program ini berasal dari Fakultas Hukum, melibatkan tenaga ahli dan mahasiswa.
“Kita siap mendukung. Di UGM, Fakultas Hukum akan mengerahkan tim dari tenaga ahli dan mahasiswa dalam bentuk program pengabdian,” tutupnya. (lna)
Leave a Reply