Jateng Raih Penghargaan Terbaik dari Kemenkumham sebagai Provinsi Peduli HAM

JoSS, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan bergengsi sebagai provinsi terbaik dalam membina kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., pada peringatan ke-75 Hari HAM Sedunia di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (10/12/2023) malam.

Penghargaan ini dianggap lebih istimewa karena Jawa Tengah menjadi satu-satunya provinsi penerima penghargaan dengan jumlah kabupaten/kota berpredikat peduli HAM terbanyak. Dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebanyak 34 di antaranya telah memenuhi kriteria kepedulian terhadap HAM.

“Penghargaan ini menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi terbaik, terkait dengan pembinaan dan pengembangan P5 (penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan) HAM,” ungkap Pj Gubernur setelah menerima penghargaan.

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki predikat peduli HAM menjadi salah satu indikator bagi Provinsi Jawa Tengah dalam meraih prestasi tersebut. Penilaian penghargaan juga mempertimbangkan pemenuhan aspek hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah yang juga meraih penghargaan atas kinerja terbaik dalam bidang HAM.

Pj Gubernur menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan prestasi yang telah diraih, dengan menjalin kerja sama erat bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

“Ke depan, kita harapkan agar masyarakat khususnya di Jawa Tengah, dan umumnya di Indonesia, akan semakin memahami dan melaksanakan HAM,” tambahnya.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, menegaskan bahwa melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab bersama. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen untuk mendorong Kabupaten/Kota Peduli HAM.

“Oleh karena itu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan pemerintah, salah satunya dengan mendorong Kabupaten/Kota Peduli HAM,” ujar Yasonna. (lna)