Wali Kota Semarang Ingatkan ASN Jaga Netralitas Menuju Pemilu 2024

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu. (foto: Instagram/mbakitasmg)

JoSS, SEMARANG – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengingatkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah kota untuk menjaga netralitas mereka menjelang Pemilihan Umum 2024. Hal ini disampaikan guna menghindari pelanggaran aturan yang dapat berujung pada sanksi, seperti penurunan pangkat atau pencopotan jabatan.

“Ini harus kita waspadai, karena kan mereka itu ASN. Dan kadang kalau tidak ngerti kan akhirnya kena hukuman seperti penurunan pangkat kemudian pencopotan jabatan,” kata Wali Kota Semarang yang akrab disapa Ita, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/11/2023).

Dikutip dari Antara, Ita menegaskan bahwa ASN memiliki aturan yang melarang mereka untuk berpihak kepada partai politik yang akan bertarung dalam Pemilu 2024, apalagi terlibat secara langsung dalam kegiatan politik praktis. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat pada sanksi yang diberikan oleh Komisi ASN (KASN).

Wali Kota Semarang berkomitmen untuk terus mengingatkan ASN terkait perilaku yang tidak sesuai, termasuk dalam hal berfoto. Ia mencontohkan bahwa ASN tidak boleh berfoto dengan gaya jempol, tanda ‘victory’, atau gaya fulus, karena hal tersebut dapat diartikan sebagai dukungan kepada partai peserta pemilu.

“Teman-teman ASN kan sekarang ngak boleh nih, contoh yang tidak boleh berfoto gaya jempol, tidak boleh ‘victory’, tidak boleh gaya fulus, karena ini kan mungkin dipakai oleh partai peserta pemilu,” tegasnya.

Selain itu, dalam beraktivitas di media sosial, Ita juga mengimbau ASN untuk berhati-hati dan mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dalam hal memberikan ‘like’ atau dukungan pada postingan. “Nah ini kan kadang tidak dimengerti, kemudian ‘like’ (klik sukai postingan) karena bisa saja ada caleg saudara, teman kita, kan suka ayo ‘like’ begitu. Tapi itu ternyata urusannya dengan pencalegan,” tambahnya.

Wali Kota Semarang menyadari bahwa masih ada yang mungkin tidak memahami aturan atau rambu-rambu tersebut, namun ia menekankan bahwa pelanggaran yang dilakukan dapat memiliki konsekuensi hukuman sesuai dengan tingkatannya.

“Ini kan kasihan karena kadang dianggap sepele tapi sebenarnya substansial,” ungkap perempuan pertama yang menjadi Wali Kota Semarang itu. (lna)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*