JoSS, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) intensif melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) guna memastikan hak pilih warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) terlindungi pada Pemilu 2024.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menegaskan pentingnya partisipasi pemilih dalam sebuah perhelatan pemilu.
“Narapidana mempunyai hak yang sama dalam pemilu maupun pilkada,” kata Nana setelah menerima Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Pemprov Jateng akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah untuk memastikan partisipasi pemilih warga binaan tersebut terpenuhi dengan menyediakan fasilitas dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di dalam lapas dan rutan.
“Insha Allah, kami akan melihat dan mengunjungi lapas, untuk melihat kesiapan pelaksanaan pemungutan suara,” ungkap Nana. Koordinasi antara Pemprov dan Kanwil Kemenkumham juga melibatkan pertimbangan terkait kapasitas lapas dan rutan. Mayoritas narapidana di lapas Jawa Tengah, termasuk 60 persen narapidana, terkait kasus narkoba. Oleh karena itu, perlakuan khusus diperlukan, terutama untuk mereka yang terbukti hanya sebagai pengguna, yang sebaiknya ditempatkan di tempat rehabilitasi.
“Kami juga mengoordinasikan terkait masalah lapas. Memang di LP ini mayoritas lebih banyak (narapidana) narkoba,” tambah Nana. Selain membahas partisipasi pemilih warga binaan, pertemuan tersebut juga membahas perlindungan hukum terhadap investasi di Jateng, pengawasan warga negara asing yang masuk, dan yang sudah berada di Jateng. Perlindungan potensi ekonomi dan budaya juga menjadi fokus dalam pertemuan tersebut.
Dengan koordinasi yang intensif antara Pemprov Jateng dan Kanwil Kemenkumham, diharapkan partisipasi warga binaan lapas dan rutan pada Pemilu 2024 dapat berjalan lancar, sesuai dengan prinsip demokrasi yang menyatakan hak setiap warga negara untuk memberikan suaranya. (lna)
Leave a Reply