JoSS, SEMARANG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menegaskan komitmen Pemprov Jateng untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan nelayan kecil di wilayahnya.
Pernyataan itu disampaikan Nana saat bertemu perwakilan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu, 11 Oktober 2023.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama IOJI terus melakukan pemetaan masalah yang dihadapi oleh nelayan kecil. Mereka juga aktif dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta sosialisasi asuransi nelayan.
Kerja sama antara Pemprov Jateng dan IOJI telah berlangsung cukup lama, dengan penandatanganan nota kesepahaman pada Mei 2023 yang bertujuan memperkuat perlindungan dan pemberdayaan awak kapal perikanan migran, nelayan kecil, dan nelayan buruh di Jateng.
Nana Sudjana menyatakan bahwa IOJI memiliki peran penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan perlindungan nelayan kecil di Jawa Tengah. “Kami ingin nelayan kami sejahtera dan kualitasnya meningkat. Strategi untuk mencapai tujuan ini sedang dipersiapkan, termasuk upaya perlindungan nelayan kita,” katanya.
Baca Juga: Tujuh Daerah di Jateng Masuk Kategori Rawan Tinggi dalam Pemilu 2024
Sementara itu, CEO IOJI, Mas Achmad Santosa, menyambut baik perhatian tinggi yang diberikan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah terhadap nelayan kecil.
IOJI memiliki fokus yang sejalan dengan upaya Pemprov Jateng untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan nelayan kecil. Achmad Santosa menjelaskan bahwa kerja sama antara IOJI dan Pemprov Jateng sangat aktif dan intensif, bahkan lebih intensif dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
IOJI juga aktif melakukan riset di Jateng untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah. Mereka melakukan sosialisasi kebijakan dan konsultasi publik terkait peraturan yang akan diadopsi. “Kami berharap bisa membantu lebih banyak lagi atas arahan dari Pak Pj Gubernur,” ujar Achmad Santosa.
Dalam hal perlindungan nelayan kecil, IOJI dan Pemprov Jateng sedang melakukan konsultasi publik dengan nelayan kecil untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang persoalan ini, mereka akan mengambil tindakan pencegahan dan regulasi melalui Peraturan Gubernur atau Perda. “Pengawasan dan penegakan hukum tetap menjadi hal penting dalam menjalankan kebijakan ini,” tegas Achmad Santosa.
Terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Pj Gubernur Jateng telah memberikan arahan kepada dinas terkait dan IOJI untuk segera mengambil tindakan. Ini melibatkan pemetaan masalah dan penyusunan peraturan daerah. “Kami membantu sebagai ahli dalam hal ini,” tambah Achmad Santosa. (lna)
Leave a Reply