JoSS, KARANGANYAR – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menekankan pentingnya kepada jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan terkait pemilu di wilayahnya.
Dia berharap, dengan pendekatan ini, setiap tanda-tanda masalah atau potensi konflik dapat diidentifikasi dan diselesaikan secepatnya. Hal itu diungkapkan Nana dalam Rakor Evaluasi Program dalam Rangka Menciptakan Iklim Kondusif dan Toleran Menjelang Pemilu Serentak, di Hotel Lor Inn, Karanganyar, pada Rabu (25/10/2023).
“Saya meminta deteksi dini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kita harus pasang mata, pasang telinga, dan harus punya jaringan. Jangan tunggu hingga masalah membesar. Saya meminta, sekecil apapun, harus segera diselesaikan,” kata Nana, dilansir dari jatengprov.go.id.
Nana juga menggarisbawahi bahwa Kesbangpol tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya ini. Oleh karena itu, jejaring sosial harus diperluas, dan perangkat pemerintah setempat seperti RT, RW, dan pemerintah desa dapat berperan sebagai mitra Kesbangpol untuk memantau situasi di tingkat masyarakat.
Tak hanya itu, berbagai stakeholder seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kesbang, Dir Intel Kasat Intel, Pasintel di Kodim, dan pihak terkait lainnya diminta untuk menjaga koordinasi yang baik. Kolaborasi yang erat diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul, seberapa pun kompleksitasnya.
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi, menambahkan bahwa persiapan untuk pesta demokrasi 2024 adalah tugas yang tidak mudah, mengingat pemilu serentak melibatkan jumlah pemilih yang besar. Setiap kontestasi politik memiliki potensi konflik tersendiri. Oleh karena itu, para penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait harus bekerja sama untuk mencegah konflik yang mungkin membesar.
Dalam upaya meredam potensi konflik, Polda Jawa Tengah telah mengembangkan strategi “cooling system.” Strategi ini melibatkan kelompok Cipayung, yang terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan, untuk meredam konflik jika terjadi.
Selain itu, pihak berwenang menggunakan strategi manajemen sosial dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati oleh masyarakat serta melakukan patroli siber untuk memantau tren topik politik di wilayah tersebut.
“Kelompok Cipayung akan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, di sisi lain Di bawah Direktorat Siber, Ditreskrimsus, dan Dir Intel, kita akan melakukan patroli Siber untuk memetakan trending topik politik, di wilayah kita,” ungkap Luthfi.
Mayjen TNI Widi Prasetijono, Pangdam IV/Diponegoro, menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan suksesnya Pemilu-Pilkada. Setiap pemangku kepentingan memiliki keterbatasan dalam hal kekuatan, sumber daya manusia, sarana, prasarana, data, dan prioritas tugas. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antar mereka adalah kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul.
“Kita harus bisa bersama-sama untuk menyongsong tugas yang akan kita laksanakan dalam waktu sekarang hingga pelaksanaan pemilu selesai,” kata Pangdam. (lna)
Leave a Reply