JoSS, TEGAL – Proses peralihan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari akan segera diwujudkan dengan dukungan langsung dari Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP). Pelabuhan ini menjadi pusat aktivitas kapal yang sangat sibuk, dengan hampir 1.700 unit kapal bersandar setiap hari, termasuk 1.100 kapal yang melaut.
Karena kapasitasnya yang tidak mencukupi, banyak kapal yang harus bersandar di Pelabuhan Umum yang dikelola oleh Pelindo. Oleh karena itu, anggota dewan dari Komisi B DPRD Jawa Tengah telah melakukan kunjungan ke PPP Tegalsari di Tegal pada Senin (2/10/2023) untuk memahami regulasi yang akan diterapkan dalam proses peralihan ini.
Faktor utama yang mendorong peralihan ini adalah keterbatasan lahan dermaga. Dermaga yang sedang dalam pembangunan hanya mampu menampung 800 kapal, sementara jumlah kapal nelayan yang bersandar setiap harinya jauh lebih besar.
Wakil Ketua Komisi B, Sri Maryuni, berharap bahwa dengan peralihan ini, kesejahteraan para nelayan juga akan meningkat. Hal ini penting mengingat banyak masyarakat Tegal yang bergantung pada sektor perikanan laut untuk mencari nafkah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah akan memberikan dukungan penuh jika keputusan untuk pengelolaan pelabuhan ini telah final. Namun, mereka menekankan perlunya perhatian khusus terhadap pegawai dan masyarakat setempat agar kesejahteraan mereka terjamin.
Baca Juga: Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana Ajak Generasi Muda Menjaga Ideologi Pancasila
“Kami dari DPRD akan sangat mendukung jika pengelolaan pelabuhan sudah final diambil alih oleh pemerintah pusat, dan PPP Tegalsari dapat berkembang menjadi lebih baik dan modern. Namun, peralihan dari pemerintah provinsi ke pusat harus memperhatikan kesejahteraan para pegawai dan masyarakat sekitar, karena banyak yang bergantung pada sektor ini,”kata Sri Maryuni, dikutp dari dprd.jatengrpov.go.id.
Kasubbag Tata Usaha PPP Tegalsari, Nugroho Dandung, menjelaskan bahwa peralihan ini terjadi karena pemerintah provinsi tidak lagi mampu mengatasi jumlah kapal yang bersandar di pelabuhan. Keterbatasan pegawai juga menjadi salah satu faktor penting, terutama saat musim puncak, seperti musim Lebaran, sedekah laut, dan menjelang akhir tahun.
Oleh karena itu, peralihan ini diharapkan akan memberikan sarana prasarana yang lebih memadai untuk menangani intensitas kapal yang bersandar dan melaut, dengan memperhatikan kebutuhan tinggi para nelayan.
“Ketika musim tinggi tiba, jumlah kapal yang beroperasi sangat tinggi, dan dengan jumlah pegawai pengawas yang terbatas, tentu akan ada kesulitan. Harapannya, dengan peralihan ini, sarana prasarana akan menjadi lebih memadai, dan peningkatan akan sangat diperlukan mengingat jumlah nelayan yang cukup tinggi,” tambahnya. (lna)
Leave a Reply