JoSS, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya untuk mencegah tindakan korupsi di lingkungannya dengan mengimplementasikan berbagai strategi yang efektif.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana, telah mengungkapkan komitmennya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi yang tegas.
“Kami di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan sejumlah kebijakan, termasuk melalui program Monitoring Center For Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN),” kata Nana saat Rapat Koordinasi dan Monitoring Program Pencegahan Korupsi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Senin (23/10/20230).
Selain itu, upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui peningkatan sistem tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi, seperti e-planning, e-budgeting, e-shb (standar harga barang), dan e-controlling. Pengelolaan digital ini diharapkan dapat menciptakan transparansi dan memudahkan pengawasan.
Baca Juga: Pj Gubernur Jateng Ajak Santri Berperan dalam Perekonomian dan Teknologi
Nana menekankan bahwa program-program yang telah berjalan di masa kepemimpinan sebelumnya akan tetap diteruskan, termasuk dalam meningkatkan pengawasan internal aparatur sipil negara (ASN).
Direktur Korsup Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama, memuji Pemprov Jateng karena berhasil memperoleh nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) sebesar 95 dari KPK. Nilai tersebut mencerminkan efektivitas upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di wilayah ini, melebihi target KPK yang hanya 90.
“Saat ini, komunikasi antara KPK dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berjalan sangat baik, dan wilayah ini dalam kondisi aman dari tindakan korupsi,” kata Bachtiar.
Bachtiar juga mencatat bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mendapatkan nilai MCP yang melebihi target KPK. Menurutnya, hanya sedikit kabupaten/kota yang meraih nilai di bawah 90.
Namun, Bachtiar memberikan peringatan bahwa KPK juga melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memastikan bahwa nilai yang dicapai melalui MCP dapat dipertanggungjawabkan dalam implementasi lapangan. SPI ini melibatkan pihak internal lembaga, pihak eksternal (masyarakat yang menerima layanan), dan para ahli. “”Ini harus paralel. Harus sejajar dengan nilai MCP tadi, jangan terlalu njomplang,” tegas Bachtiar. (lna)
Leave a Reply