JoSS, TEGAL – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantauan untuk memastikan persiapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2024 di Kota Tegal.
Dalam kunjungan mereka ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tegal, mereka membahas berbagai aspek persiapan pemilu dan koordinasi antara lembaga terkait.
Wakil Ketua Komisi A, Fuad Hidayat, menyatakan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk memahami kesiapan penyelenggara pemilu dan memastikan koordinasi antara Bawaslu Kota Tegal dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
Komisi A ingin bekerja sama dengan penyelenggara pemilu untuk memastikan kelancaran dan ketertiban pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2024.
“Pemilu 2024, termasuk pemilihan Presiden, Legislatif, dan DPD, yang akan diadakan pada Februari dan akhir tahun 2024, dapat berjalan lancar jika semua pihak berkolaborasi dan bersinergi. Komisi A berkomitmen untuk mengawal proses politik ini demi kelancaran pesta demokrasi yang berkualitas,” kata Fuad saat memimpin rombongan ke Bawaslu Kota Tegal, Senin (9/10/2023).
Wahyudi Sutrisno, Komisioner Bawaslu Jawa Tengah, menjelaskan bahwa Bawaslu telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan persiapan pemilu serentak 2024 berjalan efisien dan efektif.
Baca Juga: Berkunjung ke Kemendagri, Komisi A DPRD Jateng Mantapkan Raperda Penanganan Konflik Sosial
Mereka berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna memastikan koordinasi yang baik dalam perencanaan program kerja.
Namun, Wahyudi juga mengungkapkan bahwa ada beberapa kabupaten yang hingga saat ini belum menyelesaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga perlu komunikasi lebih intens agar anggaran pemilu bisa digunakan secara efisien.
“Kami selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU supaya dapat bersinergi, sehingga proses penyelenggaraan pemilu serentak dapat berjalan dengan lancar dan aman. Namun menurut pantauan tim kami, ada beberapa Kabupaten yang sampai bulan ini belum final NPHD-nya jadi kami memerlukan komunikasi yang lebih intens agar porsi anggaran lebih bisa efisien,” katanya, seperti dilansir dari dprd.jatengprov.go.id.
Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid, menambahkan bahwa proses perencanaan anggaran Bawaslu di Kota Tegal sudah memasuki tahap final dan mereka akan memulai program-program kerja sesuai rencana. Meskipun anggaran mereka sebesar Rp 6,4 miliar telah disetujui oleh Pemerintah Kota Tegal, pencairan dana tersebut masih dalam proses.
Selain itu, Bawaslu juga aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada organisasi masyarakat serta melakukan penanganan pelanggaran pemilu untuk memastikan pemilu 2024 berjalan dengan baik.
“Anggaran kami sudah final, kemarin sudah kami ajukan kepada Wali Kota dan telah disetujui sekitar Rp 6,4 miliar. Namun Pemda Tegal meminta pencairan dana tersebut dalam dua termin. Saat ini, masih proses, mulai 4 Oktober sampai 3 November 2023 adalah penyusunan DCT (Daftar Calon Tetap). Setiap 2 minggu sekali kami menyinkronkan Daftar Pemilih Tambahan datanya dari KPU,” tuturnya.
Dengan kunjungan dan diskusi ini, Komisi A berharap mendapatkan dukungan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dari Wali Kota Tegal untuk proses pemilihan Wali Kota di akhir tahun, tanpa memberatkan belanja daerah yang lain. (lna)
Leave a Reply