JoSS, JAKARTA – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani, mengungkapkan bahwa Indonesia akan menghadapi kekurangan sekitar 1,3 juta guru pada tahun 2024 karena banyaknya guru yang akan memasuki masa pensiun.
“Indonesia akan mengalami kekurangan 1,3 juta guru pada 2024, karena banyaknya guru yang pensiun,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (1/9/2023), dilansir Antara.
Menurut Nunuk, sepanjang tahun 2022-2023, Indonesia memiliki 3,3 juta guru di sekolah negeri, namun jumlah tersebut akan berkurang secara signifikan karena banyak guru yang memasuki masa pensiun. Bahkan, rata-rata jumlah guru yang pensiun mencapai 70.000 orang setiap tahun.
Namun, saat ini profesi menjadi guru kurang diminati oleh generasi muda, yang berpotensi mengakibatkan Indonesia mengalami kekurangan guru yang serius.
Baca Juga: FSGI Mendorong Langkah Perlindungan dan Keadilan dalam Kasus Kekerasan terhadap Guru
Dalam podcast Unlocking Potential Tanoto Foundation, Nunuk menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis sejak tahun 2021 untuk mengatasi masalah kekurangan guru. Pemerintah, melalui Kemendikbudristek, terus berupaya merekrut guru baru secara akseleratif. Pada tahun 2021 dan 2022, berhasil merekrut 544 ribu guru baru.
Tahun ini, pemerintah menargetkan merekrut 600 ribu guru baru untuk sekolah negeri, meskipun pemerintah daerah di seluruh Indonesia baru mengusulkan penambahan 300 ribu guru.
Selain rekrutmen reguler, Kemendikbudristek juga mengusulkan konsep Ruang Talenta Guru, sebuah platform yang akan menjadi tempat bagi guru-guru honorer yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Dalam platform ini, kepala sekolah dapat langsung merekrut guru jika sekolah membutuhkan tambahan personel.
“Melihat tren supply dan demand guru yang hampir selalu tidak seimbang, Mendikbudristek menyampaikan dalam suatu forum dengan Komisi X DPR terkait Ruang Talenta Guru atau disebut marketplace,” kata Nunuk.
Selain masalah jumlah guru, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan dalam mencari calon guru yang berkualitas. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru di Indonesia, termasuk melalui advokasi pemerintah daerah, penyiapan calon guru, pengembangan Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan langkah-langkah lainnya.
“Kami memfasilitasi komunikasi antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang mengelola pendidikan guru dengan pemerintah daerah dan Kemendikbudristek untuk saling menyampaikan kebutuhan guru,” kata Margaretha. (lna)
Leave a Reply