JoSS, SEMARANG – Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol. Ahmad Luthfi, mengingatkan akan peran penting polisi virtual dalam menjaga situasi yang kondusif di dunia maya menjelang Pemilu 2024.
Dalam acara Pembukaan Pelatihan Penegakan Hukum Terpadu Operasi Mantap Brata 2023/2024 di Semarang, Selasa (19/9/2023), ia menyatakan bahwa penindakan terhadap berita bohong, kampanye hitam, dan ujaran kebencian di media sosial akan menjadi fokus polisi virtual.
“Penegakan hukum terkait pelanggaran dan tindak pidana pemilu harus dilakukan secara komprehensif, termasuk penanganan pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Polisi virtual bertugas untuk memberikan peringatan kepada masyarakat, dan ia menekankan bahwa tindakan hukum akan diambil jika peringatan tersebut diabaikan,” jelas Kapolda Jawa Tengah.
Dalam pelatihan yang diadakan oleh Polda Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi (Kejati), Bawaslu Jateng, dan KPU Jateng, Irjen Pol. Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa penegakan hukum akan mengacu pada prinsip scientific crime investigation untuk menghasilkan bukti yang tak terbantahkan.
Baca Juga: Kapolri Jamin Pelaksanaan Piala Dunia U-17 Tak Ganggu Tahapan Pemilu
Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi antara aparat penegak hukum di berbagai lembaga seperti Kejati, Bawaslu, dan KPU. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penanganan masalah dan pengambilan keputusan melalui sentra Gakkumdu.
“Polri tidak dapat berdiri sendiri dalam mengamankan Pemilu. Setiap tahapan pemilu memiliki potensi kerawanan terhadap pelanggaran dan tindak pidana yang memerlukan tindakan penegakan hukum. Penanganan tersebut harus komprehensif dan memperhatikan aspek sosial masyarakat serta menjunjung netralitas,” tegasnya.
Dalam konteks penanganan potensi pelanggaran yang muncul di dunia maya, Irjen Pol. Ahmad Luthfi menekankan perlunya penindakan yang cepat dan tepat terhadap berita bohong, ujaran kebencian, dan kampanye gelap melalui media sosial. Manajemen media yang baik juga menjadi kunci penting dalam menjaga keamanan selama tahapan Pemilu.
Kapolda Jawa Tengah juga menyoroti gerakan Polisi Virtual yang dimiliki Polda untuk memberikan peringatan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum akan diterapkan apabila peringatan yang diberikan oleh polisi virtual diabaikan. (lna)
Leave a Reply