Jokowi Izinkan Menteri Maju Capres – Cawapres: Tidak Usah Mundur, Yang Penting Jangan Pakai Fasilitas Negara

JoSS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberikan izin kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju 2 yang ingin maju menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam kontestasi politik 2024.

Lebih lanjut Jokowi mengungkap bahwa seorang menteri atau siapapun boleh mendaftar jadi capres maupun cawapres mengingat, sistem birokrasi di Tanah Air dinilainya sudah tertata dengan baik.

“Tentu diizinkan lah [kalau mau maju jadi capres-cawapres]. Dari dulu-dulu juga begitu,” ujarnya usai meninjau persediaan Beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog Dramaga, Kab. Bogor, Senin (11/9/2023).

Orang nomor satu di Indonesia itu pun irit bicara saat dimintai untuk menanggapi soal pendaftaran capres-cawapres yang rencananya dimajukan menjadi 10–16 Oktober 2023, menurutnya sebaiknya hal itu ditanyakan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Baca Juga: Ajak ASEAN Jaga Persatuan dan Hindari Konflik, Jokowi: ASEAN Bukan Proksi Negara Manapun

Kendati demikian, Kepala Negara menilai bahwa para menteri di kabinetnya yang tidak perlu mengundurkan diri apabila nantinya menjadi capres atau cawapres.

Penyebabnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengimbau agar setiap calon harus dilihat terlebih dulu aturan yang diterapkan, sehingga jika tidak diperlukan untuk mengundurkan diri maka menteri tidak perlu mundur.

Meski demikian dia menekankan para menterinya yang maju dalam Pemilu 2-24 mendatang untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye dan mengajukan cuti jika ada agenda kampanye.

“Cek dulu aturannya seperti apa, kalau aturannya tidak boleh [mundur], tidak usah mundur ya enggak apa-apa. Yang paling penting tidak menggunakan fasilitas negara. Yang kedua, kalau kampanye cuti. Aturannya jelas,” katanya.

Apalagi, Presiden Ke-7 RI itu pun menegaskan bahwa sistem birokrasi di Indonesia sudah berjalan mapan. Sehingga, menurutnya, cuti menteri yang menjadi capres atau cawapres nantinya tidak berpengaruh kepada jalannya pemerintahan. “Sistem birokrasi kita ini sudah mapan,” pungkas Jokowi, dikutip dari sindonews.com. (lna)