JoSS, PRANCIS – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, telah mengancam akan mematikan jejaring media sosial jika situasi di negaranya semakin memburuk. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Macron seperti yang dikutip oleh Sputniknews.
Namun, Macron menekankan bahwa pembahasan terkait masalah media sosial dan pemblokiran tidak boleh dilakukan secara “gegabah”.
Beberapa waktu lalu, pada Jumat pekan lalu, Macron telah menyatakan bahwa pihak berwenang di Prancis akan berusaha mengidentifikasi dan mencari tahu pihak-pihak yang memprovokasi unjuk rasa melalui platform media sosial. Adanya kerusuhan di Prancis dipicu oleh penembakan polisi terhadap seorang remaja.
Berita terakhir menyebutkan bahwa pemerintah Prancis telah melakukan pertemuan dengan perwakilan dari platform media sosial terkait dengan isu kerusuhan yang berlangsung selama sepekan terakhir.
Baca Juga: Pemerintah Prancis Membantah Tuduhan PBB tentang Rasisme dalam Kasus Penembakan Pemuda 17 Tahun
Gerald Darmanin, Menteri Dalam Negeri Prancis, bersama dengan Delegasi Menteri untuk Transmisi Digital dan Telekomunikasi, Jean-Noel Barrot, telah memperingatkan platform seperti TikTok, Snapchat, dan Twitter untuk bertanggung jawab dan memberikan dukungan dalam mengidentifikasi pengguna yang terlibat dalam pelanggaran.
Sejak tanggal 27 Juni, Prancis mengalami kerusuhan setelah seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun, Nahel Merzouk, ditembak mati oleh seorang petugas polisi. Insiden itu terjadi karena remaja tersebut dituduh tidak menghentikan mobil ketika diperintahkan oleh petugas di pinggiran kota Paris, Nanterre.
Meskipun petugas polisi yang menembak korban telah ditahan, namun unjuk rasa tetap berlangsung hingga berhari-hari setelah kejadian tersebut.
Duta Besar Republik Indonesia di Prancis, Mohamad Oemar, mengabarkan bahwa kondisi terkini di Paris dan sekitarnya telah mengalami perbaikan setelah terjadinya kerusuhan sejak tanggal 28 Juni 2023. Dalam siaran langsung Liputan6 Update pada Rabu (5/7/2023), Oemar menyatakan bahwa suasana sudah jauh lebih tenang di berbagai kota.
Meskipun demikian, kota-kota besar di sekitaran Paris, seperti Bordeaux, Lille, Lyon, dan Marseille, masih berdampak akibat kerusuhan tersebut. Untuk mencegah berkumpulnya massa yang berpotensi menimbulkan kekacauan, operasional kendaraan umum di kota-kota tersebut masih belum kembali normal. Kendaraan umum hanya beroperasi dari jam 9 malam hingga jam 6 pagi, setelah kegiatan publik selesai.
Kerusuhan yang terjadi cenderung terjadi pada sore hingga malam hari, seperti yang terlihat dalam video-video yang beredar di mana aksi-aksi kekerasan dilakukan saat suasananya mulai gelap.
“Bukan dihentikan operasinya, tapi hanya beroperasi jam 9 malam. Baru beroperasi lagi jam 6 pagi di kota-kota besar, sehingga mengurangi akses dari kota-kota sekitarnya untuk berkumpul pada saat setelah kegiatan publik selesai,” paparnya.
Lantaran kerusuhan yang telah berlangsung selama sepekan ini tidak dinyatakan sebagai kondisi darurat oleh pemerintah setempat, Oemar mengatakan tidak ada imbauan langsung yang diberikan warga asing. Hanya saja, pemerintah mengerahkan kekuatan pertahanannya untuk mengatasi kekacauan yang terjadi.
“Pemerintah lebih bertindak untuk mengerahkan lebih banyak polisi, pengurangan operasi kendaraan umum, penundaan rencana pertunjukan besar seperti festival di berbagai kota,” jelas Oemar.
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah Prancis tengah dalam upaya menyelidiki akar permasalahan dari kerusuhan yang terjadi.
“Pemerintah Prancis tengah gencar dan intens mendiskusikannya dalam rapat dengan kabinet, menteri. Presiden Macron dan parlemennya, juga pihak keamanan yang semakin dipertebal. Selain itu, dibagikan juga edaran yang menegaskan bahwa anak di bawah umur menjadi tanggung jawab orang tuanya,” ungkap Oemar.
Menurut keterangan Oemar, sejauh ini tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak dalam aksi kerusuhan beberapa hari belakangan. “Sejauh ini tidak ada WNI yang terdampak dari kerusuhan-kerusuhan tersebut,” imbuhnya.
Ia mengatakan terdapat lebih dari 6.500 WNI yang tinggal di seluruh Prancis, yang kebanyakan tinggal di Paris dan sekitarnya, termasuk kota-kota seperti Bordeaux, Lille, Lyon dan Marseille. Mayoritas WNI di sana telah menikah dengan warga negara Prancis, mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan dan profesional yang bekerja di perusahaan di sana.
KBRI Prancis juga telah melakukan komunikasi dengan WNI, baik yang tinggal atau berlibur, agar menjauh dari daerah-daerah terjadinya kerusuhan.
“Kita juga selalu memberikan nomor yang bisa dihubungi, hotline KBRI untuk masyarakat kita yang mengalami kendala atau menjadi korban. Tapi sejauh ini seluruhnya selamat,” kata Oemar lagi. (lna)
Leave a Reply