BNPB Ingatkan Masyarakat di Jawa, Bali, NTT dan NTB Antisipasi Kekeringan Juni-Agustus

Kekeringan Jawa Bali
Ilustrasi (R.Tee)
Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau untuk waspada kekeringan bagi masyarakat di wilayah Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat dan Timur (NTB dan NTT)

“Waspada bagi daerah-daerah yang sudah kita sampaikan disini, umumnya Jawa itu sangat rentan terhadap kekeringan. Jawa, Bali, Nusa Tenggara baik Barat maupun Nusa Tenggara Timur,” ujar Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Disaster Briefing di Jakarta, Senin (12/6).

Abdul melaporkan di Nusa Tenggara Barat sudah tampak mengalami kekeringan. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah rawan kekeringan dalam data yang telah diteliti selama 10 tahun terakhir.

Baca Juga: BPBD Sebut Banjir Rob Berpotensi Terjadi di Wilayah Pesisir Pantura dan Pansela

Untuk memitigasi kekeringan, BNPB mengupayakan teknologi modifikasi cuaca (TMC), dengan membuat hujan buatan untuk mengisi maupun mempertahankan posisi air di waduk-waduk.

Sehingga nanti pas musim kemarau, kalaupun berkurang berkurangnya sedikit airnya, masih terdapat stok air yang tersisa untuk dipergunakan.

“Jadi kita tidak menunggu musim kering dulu baru hujan buatan, karena kalau begitu udah musim kering dulu kita mau hujan buatan, awan udah tidak ada, sudah tidak bisa,” ujar Abdul.

Kekeringan, kata Abdul, akan sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. BNPB mengimbau adanya peringatan dini maupun apel kesiapsiagaan terkait kekeringan di daerah tersebut.

Sementara itu wilayah Sumatera, BNPB mengimbau kewaspadaan pada potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

BNPB mencatat hingga awal Juni 2023 telah terjadi 125 kali kebakaran hutan, meski Indonesia belum memasuki puncak musim kering. Periode kering akan dimulai pada 2023, dengan diawali musim kemarau pada Juni hingga Agustus.

“Kalau di kita lihat di sini, dalam lima bulan berjalan tahun 2023 itu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah terjadi 125 kali,” kata pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Kebencanaan BNBP Abdul Muhari dalam siaran Disaster Briefing pada Selasa (6/6), seperti dikutip dari Antara.

“Artinya, seperti pada awal tahun sudah disampaikan oleh BMKG, diulang kembali berkali-kali oleh bahkan bapak Presiden sendiri, bahwa mulai 2023 ini kita akan ada pada periode kering.”

BNPB pun mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) besar seperti yang pernah terjadi pada 2015 dan 2019, mengingat musim kering bisa berlangsung hingga dua tahun ke depan.

Abdul mengatakan bencana hidrometeorologi kering sudah mendominasi meski jumlahnya masih fluktuatif.

Tercatat hingga Senin (5/6), Indonesia dilanda hingga 1.300 kejadian bencana dan titik panas atau hotspot di daerah-daerah Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Abdul menegaskan musim kemarau pada tahun ini pun berbeda dan berpotensi lebih kering.

Hal ini karena dalam tiga tahun terakhir Indonesia berada pada periode basah akibat La Nina yang membawa awan hujan, sehingga rata-rata Indonesia tidak pernah benar-benar mengalami kekeringan atau suhu yang relatif tinggi.

Demikian pula kebakaran hutan pun relatif cepat padam, karena faktor alam mendukung untuk percepatan pemadaman api.

Dia mengatakan prediksi musim kering akan terjadi pada 2-3 tahun ke depan sehingga diperlukan kewaspadaan agar tidak ada kejadian karhutla yang mencolok seperti pada tahun 2015 dan 2019.

“Jangan sampai nanti kalau kita tidak bersiap siaga karhutla dari sekarang. Kita tentu harus benar-benar mengantisipasi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujar Abdul. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*