JoSS, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta para kepala daerah untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Wapres dalam dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Jakarta pada Jumat, 26 Mei 2023.
“Para kepala daerah diharapkan memberikan dukungan berkelanjutan seoptimal mungkin, termasuk memasukkan program ekonomi syariah ke dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin.
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Wapres Ma’ruf Amin, selaku Ketua Harian KNEKS, dan Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan, juga bertindak sebagai Bendahara KNEKS.
Wapres Ma’ruf Amin menekankan pentingnya sinergi dan keselarasan antara program-program pemerintah pusat dan daerah. Ia meminta KNEKS sebagai akselerator dan koordinator pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat pusat untuk segera mengambil tindakan lanjutan.
Selain itu, Wapres Ma’ruf Amin juga berharap penghargaan Anugerah Adinata Syariah dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja, memacu semangat, serta memperluas pertukaran inspirasi dan praktik terbaik di berbagai daerah.
“Kegiatan ini harus diikuti dengan upaya konkret dalam mendiseminasikan informasi dan meningkatkan literasi, terutama terkait potensi daerah dan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan nasional,” tambah Wapres.
Wapres berharap agar lebih banyak pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di masa depan.
“Dalam upaya bersama ini, roda pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus berputar dengan sejumlah pencapaian positif. Pangsa aktivitas usaha syariah pada tahun 2022 mencapai 45,66 persen terhadap perekonomian nasional, meningkat 3,45 persen dibandingkan tahun 2021,” jelas Wapres.
Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu prioritas. Sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan UMKM Industri Halal diarahkan untuk memperkuat kapasitas usaha dan memperluas akses pembiayaan syariah secara terintegrasi.
Wapres juga menyoroti peran keuangan sosial syariah dalam upaya pemerataan ekonomi umat. Penyaluran dana tersebut diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan berbagai program lain dalam kerangka pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih produktif.
Wapres pun menilai berbagai capaian tersebut setidaknya memperlihatkan bagaimana ekonomi dan keuangan syariah telah berandil signifikan dalam gerak pembangunan yang mengedepankan asas inklusif, berkelanjutan, serta prinsip pemerataan dan keadilan. (lna)
Leave a Reply