JoSS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memanggil jajaran menterinya untuk membahas terkait persoalan pupuk organik. Setelah sekitar 1 jam rapat, hasilnya pupuk organik kembali diberikan subsidi sebesar Rp750 miliar.
Jokowi menginstruksikan untuk menghidupkan kembali UMKM produsen pupuk organic. Pasalnya hasil survei yang menyebut 2 persen dari 7 juta hektare lahan pertanian yang dimiliki Indonesia saat ini sudah terdegradasi kualitasnya. Lahan itu terutama di Jawa.
Jokowi mengatakan hal itu tak boleh dibiarkan. Pasalnya, itu bisa mengganggu langkah pemerintah dalam menyediakan bahan pangan yang berkualitas.
Terkait seubdidi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sesuai rapat dengan Presiden. Hadir pula Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.
“Iya (subsidi), jadi pupuk organik yang disiapkan kita untuk 500 ribu ton, nilainya kira-kira Rp 750 miliar karena ini tinggal setengah tahun,” kata Airlngga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/4/2023).
Pupuk organik yang disubsidi itu kata dia akan berbentuk granul maupun cair. Distribusinya pun diminta Presiden Jokowi tidak hanya dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia dan PT Petrokimia Gresik, melainkan dari komunitas pertanian.
“Selama ini kan distribusi melalui Pupuk Indonesia, Petrokimia Gresik, tapi bapak presiden minta ada opsi yang kedua melalui pilot project, seperti yang kemarin di Tuban yang dimiliki oleh komunitas,” ujarnya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menambahkan, dorongan presiden agar pupuk organik bersubsidi itu disalurkan pula oleh masyarakat supaya terbentuk budidaya pertanian yang kuat. Akan disiapkan 1000 hektar per provinsi untuk realisasikan program pupuk organik mandiri.
“Sehingga pupuk harus diciptakan sendiri dari masyarakat dan kedua lahirkan budidaya pertanian, dan itu akan terjadi di 1000 hektare per provinsi. Artinya ada 34 provinsi yang diujicobakan dan kerja sama dengan asosiasi,” tutur Syahrul.
Ia menambahkan agar perintah menghidupkan UMKM produsen pupuk organic itu segera bisa terlaksana, Jokowi telah memintanya merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
“Pasalnya, Permentan 10, pupuk organik yang di alam tidak dimasukkan. Presiden minta pupuk organik dimasukkan lagi dan Mentan harus revisi itu,” katanya usai ratas.
Jokowi juga memerintahkannya menggelar pelatihan bagi masyarakat agar bisa menciptakan pupuk sendiri. Ia mengatakan akan segera melaksanakan perintah Jokowi tersebut.
“Kami akan melahirkan budidaya pertanian melalui pupuk organik ini, itu akan dilakukan di 1.000 hektare per provinsi di 34 provinsi. Itu akan kita kerjakan dan kerja samakan dengan asosiasi. Dalam waktu singkat kami akan komunikasikan dengan asosiasi, petani, pemerhati pertanian untuk rumuskan ini,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengungkapkan, pemerintah juga akan mengambil langkah industrialisasi pupuk guna mendukung ketersediaan pasokan dan kesehatan tanah pertanian sendiri. Kapasitas produksi menurutnya telah memadai.
“Pasti ada, karena kapasitas nasionalnya sudah 1,5 juta ton, kemampuan teknologi atau mesin-mesin yang dimiliki industri itu 1,5 juta ton jadi tinggal kita dorong. Minimum harus bisa memenuhi 10% dari total kebutuhan pupuk Indonesia dari organik, itu untuk juga salah satunya sehatkan lahan pertanian, dan tanah,” ucap Agus. (lna)
Leave a Reply