Jual Kalender Bergambar Boneka Bebek Kuning, Pria di Thailand Dibui 2 Tahun, Kok Bisa?

JoSS, BANGKOK – Pengadilan di Thailand menjatuhkan vonis hukuman dua tahun penjara pada seorang pria berusia 26 tahun karena menjual kalender bergambar boneka bebek berwarna kuning. Berdasarkan tuntutan jaksa, pria tersebut dianggap menghina keluarga kerajaan.

Dalam kalender tahun 2021 itu, ada serangkaian gambar boneka bebek. Pengadilan Bangkok memutuskan bebek karet berwarna kuning yang ditampilkan di kalender 2021 itu menyerupai Raja Thailand.

Undang-undang lese majeste Thailand yang melindungi keluarga kerajaan Thailand dianggap paling ketat di dunia itu mengancam pelanggarnya dengan hukuman penjara hingga 15 tahun.

Raja maupun keluarga kerajaan dilindungi UU lese majeste yang sangat ketat, di mana orang yang menghina raja dan keluarganya bisa dihukum sampai 15 tahun penjara.

Menurut Pengacara HAM Thailand (TLHR), Narathorn Chotmankongsin (26) menjual kalender tersebut di halaman Facebook kelompok pro demokrasi terkenal, Ratsadon. Awalnya dia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.

“Tapi hukuman itu diringankan menjadi dua tahun tanpa pembebasan bersyarat setelah terdakwa memberikan kesaksian yang bermanfaat untuk pertimbangan,” jelas TLHR, sebuah kelompok hukum yang bertindak dalam banyak kasus lese majeste, dalam sebuah pernyataan, dilansir The Straits Times, Rabu (8/3).

Bebek karet yang biasanya digunakan sebagai pelampung itu menjadi simbol gerakan demo pro demokrasi pada 2020. Para demonstran menggunakan boneka karet itu untuk melindungi diri dari gas air mata dan meriam air yang ditembakkan aparat kepolisian.

Perlengkapan bertema unggas karet dengan cepat mendominasi pawai jalanan, menampilkan segala hal mulai dari topi hingga jepit rambut.

Menurut TLHR, penerapan UU lese majeste meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, di mana lebih dari 200 orang didakwa dengan UU itu sejak 2020.

“Keputusan itu menunjukkan bahwa otoritas Thailand sekarang sedang berusaha menghukum setiap aktivitas yang mereka anggap menghina monarki,” jelas Direktur Asia Human Rights Watch (HRW), Elaine Pearson dalam pernyataannya. (lna)