JoSS, TOKYO – Pemerintah Jepang membuat kebijakan baru untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, yakni dengan menaikkan batas usia pensiun secara bertahap mulai 61 tahun pada April 2023 hingga mencapai usia 65 tahun pada 2030.
Pemerintah Jepang menyoroti, kurangnya tenaga kerja kini juga mencerminkan populasi negara yang menurun.
Jumlah populasi yang anjlok, diyakini dipicu oleh banyaknya warga yang enggan memiliki anak. Mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Jepang menjajal sejumlah cara untuk mendongkrak kembali niat warga untuk berkeluarga.
Dikutip dari The Japan Times, ke depannya, usia pensiun akan dinaikkan satu tahun dalam setiap dua tahun hingga mencapai 65 tahun pada tahun fiskal 2031.
Karena usia pensiun publik dinaikkan menjadi 65 tahun, orang-orang yang pensiun pada usia 60 tahun akan memiliki periode hidup tanpa penghasilan. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Jepang menerapkan sistem re-employment.
Pemerintah Jepang berharap, melalui kenaikan usia pensiun, para pekerja senior bisa mendukung karyawan muda dengan berbagi pengalaman.
Dalam kesempatan sebelumnya, Perdana Menteri Fumio Kishida menyebut pihaknya menempatkan prioritas tertinggi pada upaya mengatasi anjloknya angka kelahiran. Pasalnya ia memprediksi pada 2030 mendatang, jumlah anak muda di Jepang hanya akan ada setengah dari jumlah saat ini.
“Pada tahun 2030-an, populasi muda di Jepang akan menurun dua kali lipat dari angka saat ini. Enam hingga tujuh tahun ke depan akan menjadi kesempatan terakhir untuk membalikkan angka kelahiran yang menurun,” ungkap Kishida, dilansir dari The Japan Times
Diketahui, jumlah bayi yang lahir di Jepang pada 2022 turun ke rekor terendah baru selama tujuh tahun berturut-turut, mencapai di bawah 800.000 kelahiran untuk pertama kalinya sejak pencatatan dimulai pada 1899.
Penurunan populasi yang terjadi di Jepang semakin mengkhawatirkan. Lebih dari 90 persen pemimpin daerah di negara tersebut menganggap itu sebagai masalah yang serius.
Dari survei nasional yang dilakukan The Yomiuri Shimbun menjelang pemilihan lokal terpadu pada April 2023, 60 persen pemimpin mengutip program dukungan pengasuhan anak dan langkah-langkah untuk mengatasi penurunan populasi sebagai masalah utama dalam pemilu mendatang. Mereka menyoroti angka kelahiran di Jepang yang rendah adalah masalah kronis yang mendesak.
Kuesioner dari survei tersebut dikirimkan kepada kepala 47 prefektur termasuk Tokyo, serta pemimpin dari 1.741 kota, distrik, dan kotamadya lainnya pada Februari lalu. Hasilnya, mereka menganggap penurunan populasi di wilayahnya sebagai hal yang serius. Survei mencatat:
Sebanyak 65 persen di antaranya menggambarkan situasi sebagai ‘sangat serius’
Sebanyak 26 persen menyebut situasi penurunan populasi ini ‘agak serius’
Kondisi penurunan populasi di Jepang ini dipengaruhi berbagai alasan, salah satunya karena rendahnya angka kelahiran. Namun, angka kelahiran ini sulit ditingkatkan karena berbagai hal.
Para responden menyebut itu disebabkan kurangnya tempat kaum muda dan perempuan untuk bekerja. Selain itu, eksodus generasi muda yang tidak terbendung untuk mencari pekerjaan atau pendidikan.
“Upah rendah dan lingkungan kerja yang tidak stabil menjadi penyebab eksodus kaum muda dari pedesaan serta menurunnya motivasi masyarakat untuk memiliki anak,” kata peneliti senior di Japan Research Institute, Ltd, Takumi Fujinami, dikutip dari The Japan News, Sabtu (25/3/2023).
“Penting untuk menciptakan pekerjaan berkualitas tinggi di daerah regional,” lanjutnya. (lna)
Leave a Reply