JoSS, INDIA – Pertemuan Kelompok 20 (G20) gagal mencapai kesepakatan damai soal perang Rusia-Ukraina. Hal itu dipicu oleh China yang bergabung dengan Rusia menolak tuntutan agar Moskow menghentikan perang.
Saat pertemuan para menteri luar negeri (Menlu) G20, China dan Rusia tidak menyetujui pernyataan yang menuntut Moskow untuk menarik diri sepenuhnya dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina.
Dilansir dari Aljazeera pada Jumat (3/3/2023), Menlu India Subrahmanyam Jaishankar mengatakan bahwa ada perbedaan-perbedaan yang tidak dapat didamaikan karena berbagai pihak memiliki pandangan-pandangan yang berbeda.
Subrahmanyam mengatakan anggota G20 sepakat pada sebagian besar isu-isu yang melibatkan keprihatinan negara-negara kurang berkembang seperti memperkuat multilateralisme, mempromosikan ketahanan pangan dan energi, perubahan iklim, isu-isu gender dan kontraterorisme.
Dalam sebuah pidato video kepada menlu yang hadir, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mendesak para anggota untuk tidak membiarkan ketegangan terjadi saat ini. Alasannya, karena bisa menghancurkan kesepakatan-kesepakatan yang mungkin telah dicapai dalam hal ketahanan pangan dan energi, perubahan iklim dan hutang.
“Tuan Lavrov, hentikan perang ini, hentikan pelanggaran tatanan internasional kita, hentikan pengeboman kota-kota dan warga sipil Ukraina,” kata Menlu Jerman Annalena Baerbock, dilansir dari Reuters.
Lavrov membalas dengan menuduh negara-negara Barat munafik karena mereka telah memompa Ukraina dengan senjata selama bertahun-tahun.
Adapun, Menlu AS Antony Blinken berbicara kepada Sergei Lavrov untuk mengakhiri perang dan mendesak Moskow untuk membalikkan penangguhan perjanjian nuklir New START.
Dilansir dari Reuters pada Kamis (2/3/2023), pembicaraan antar keduanya tidak berlangsung lama karena hanya memanfaatkan waktu selama kurang dari 10 menit di akhir sesi tertutup.
“Saya mengatakan kepada menteri luar negeri apa pun yang terjadi di dunia atau dalam hubungan kita, Amerika Serikat akan selalu siap untuk terlibat dan bertindak dalam pengendalian senjata strategis, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet bahkan pada puncak Perang Dingin,” kata Antony.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa anggota G20 harus menjadi pelopor untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
“Secara individual maupun kolektif, anggota G20 harus selalu menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan. Kemakmuran dan kemaslahatan manusia harus terus menjadi fokus G20,” katanya.
Melansir dari laman resmi Kemlu RI, pada pertemuan itu Retno mengangkat dua isu penting yaitu terkait masalah kemanusiaan dan penanganan bencana. Adapun hal tersebut Menlu Retno bahas dalam pertemuan sesi 2 yang mengusung topik “Perang Melawan Terorisme, Pemetaan Keterampilan Global, Bantuan Kemanusiaan dan Penanganan Bencana”.
Menlu Retno menyampaikan bahwa perang dan konflik akan selalu membawa kesengsaraan bagi umat manusia, mulai dari Myanmar, Afghanistan, Palestina, hingga Ukraina.
Dia menekankan bahwa sebagian negara dalam pertemuan telah abai dan tak menyinggung masalah kemanusiaan di Palestina.
“Pada saat pembukaan Pertemuan Dewan HAM di Jenewa beberapa hari lalu, tidak ada satupun pembicara menyinggung masalah Palestina”, lanjutnya.
Selain itu, Menlu Retno menyampaikan dua hal terkait penanganan bencana. Pertama, pentingnya memperkuat aspek pencegahan dan kesiapsiagaan. Dia juga memahami bahwa Indonesia rentan akan bencana.
“Sebagai negara rentan bencana, Indonesia memahami betul pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan. Kami telah mengakumulasi pengetahuan dan pengalaman terkait ini dan siap berbagi dengan seluruh dunia,” ujarnya. Lalu yang kedua, dia menyatakan perlunya mendorong ketahanan yang lebih kuat agar dapat menghadapi external shock. Menurutnya, G20 harus mencari cara untuk membantu negara-negara memperluas proteksi sosial, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperkuat upaya mengatasi perubahan iklim. Dia juga menekankan bahwa G20 harus mendorong implementasi komitmen internasional di bidang pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim, termasuk Agenda 2030, Paris Agreement, dan Sendai Framework. (lna)
Leave a Reply