OPM Akui Sandera Pilot Susi Air, Minta TNI -Polri Tak Sembarang Tembak Masyarakat Sipil Nduga

JoSS, NDUGA – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan menyandera pilot maskapai Susi Air usai pembakaran kapal terbang tersebut, Selasa (7/2/2023).

Milisi yang disebut aparat Indonesia dengan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) itu pun mengakui aksi pembakaran pesawat Susi Air itu.

“Pilotnya kami sudah Sandera dan kami sedang bawa keluar, untuk itu anggota TNI-Polri tidak boleh tembak atau interogasi masyarakat sipil Nduga sembarang, karena yang melakukan adalah kami TPNPB OPM Kodap III Ndugama-Derakma di bawah Pimpinan Panglima Brigjen Egianus Kogoya,” demikian keterangan dari Juru Bicara Komnas TPNPB-OPM Sebby Sambom.

Ia mengatakan Kogoya bersama pasukannya melakukan pembakaran pesawat Susi Air di bandara Distrik Paro, Nduga, Papua Tengah pada Selasa pagi.

“Pada hari ini, Selasa, 7 Februari 2023 pukul 11:18, dilaporkan oleh Panglima Pertahanan Daerah Kodap III Ndugama-Derakma Brigjen Egianus Kogoya bahwa Kami TPNPB KODAP III Ndugama-Derakma sudah membakar satu pesawat Jenis Susi Air nomor registrasi PK-BvY di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua,” katanya.

Ia menyatakan pilot pesawat tersebut telah ditahan, dan menjadi sandera pasukan Kogoya. “Penyanderaan ini merupakan kedua kalinya yang kami lakukan, yang pertama penyelenggaraan Tim Lorenz pada tahun 1996 di Mapenduma,” imbuhnya.

“Pilotnya kami sudah Sandera dan kami sedang bawa keluar, untuk itu anggota TNI polri tidak boleh tembak atau interogasi masyarakat sipil Nduga sembarangan, karena yang melakukan adalah kami TPNPB OPM Kodap III Ndugama-Derakma di bawah pimpinan Panglima Bridgen Egianus Kogeya,” tegasnya.

Terpisah, Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz melakukan penyelidikan kebakaran pesawat Susi Air di Bandara Distrik Paro, Nduga, Papua Tengah, pada Selasa (7/2) pagi.

Polri telah menerjunkan aparat Satgas Damai Cartenz untuk menangani kasus dugaan sandera tersebut. Pihak Susi Air pun berharap aparat bisa segera menyelamatkan para korban yang disandera tersebut.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo mengatakan personel gabungan yang dikerahkan tersebut nantinya akan menyelidiki keberadaan pilot dan kelima penumpang pesawat Susi Air.

“Ops Damai Cartenz, personel Polres Nduga dan rekan-rekan TNI akan melakukan investigasi terkait kondisi Pilot beserta seluruh penumpang pesawat,” jelasnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

Ignatius mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Pesawat Pilatus Porter Susi Air dengan No Penerbangan SI 9368 itu hilang kontak usai mendarat di Bandara Paro.

Sementara itu, Susi Air mengaku tengah mengecek dugaan sabotase terhadap pesawat PK BVY yang dilaporkan dibakar di Bandara Distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan.

Menurut kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz, peristiwa yang terjadi pada Selasa (7/2) ini kecil kemungkinan disebabkan hal teknis. Sebab, pesawat mendarat dengan baik.

“Kami juga mengecek apakah ada sabotase dari pihak-pihak tertentu yang melakukan perusakan pesawat,” kata Donal Fariz seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.

Komisi I DPR RI meminta TNI segera berkomunikasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menyatakan telah menyandera pilot maskapai Susi Air usai pembakaran pesawat tersebut pada Selasa (7/2).

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid ikut prihatin atas kejadian yang menimpa penumpang dan pilot Susi Air. Ia berharap agar kejadian ini segera diselesaikan dan para sandera dibebaskan.

“Saya minta pihak-pihak untuk berkomunikasi, terutama juga dari TNI bagaimana agar pilot ini kalau betul disandera agar bisa segera dibebaskan,” kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Meutya juga mencatat DPR telah menyoroti eskalasi konflik di Papua yang terjadi baru-baru ini. Dengan demikian, ia mendorong agar segera ada tindak lanjut dari Perpres Nomor 7 tahun 2021 terkait pelibatan TNI dalam memberantas terorisme.

Meutya menilai dengan Perpres itu maka TNI diharapkan mampu melakukan penanganan konflik yang lebih baik di Papua. Ia mengatakan perlu ada penanganan dan strategi khusus dalam pendekatan penyelesaian konflik di Bumi Cendrawasih itu.

“Kalau ada kekerasan harus humanis. Kalau ada kekerasan tentu itu tegas tapi dalam kerangka penyelesaian akhir tentu harus ada dialog-dialog dengan kelompok ini. Jadi humanisnya tetap ada,” ujar Meutya.

OPM Akui Sandera Pilot Susi Air, Minta TNI -Polri Tak Sembarang Tembak Masyarakat Sipil Nduga

JoSS, NDUGA – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan menyandera pilot maskapai Susi Air usai pembakaran kapal terbang tersebut, Selasa (7/2/2023).

Milisi yang disebut aparat Indonesia dengan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) itu pun mengakui aksi pembakaran pesawat Susi Air itu.

“Pilotnya kami sudah Sandera dan kami sedang bawa keluar, untuk itu anggota TNI-Polri tidak boleh tembak atau interogasi masyarakat sipil Nduga sembarang, karena yang melakukan adalah kami TPNPB OPM Kodap III Ndugama-Derakma di bawah Pimpinan Panglima Brigjen Egianus Kogoya,” demikian keterangan dari Juru Bicara Komnas TPNPB-OPM Sebby Sambom.

Ia mengatakan Kogoya bersama pasukannya melakukan pembakaran pesawat Susi Air di bandara Distrik Paro, Nduga, Papua Tengah pada Selasa pagi.

“Pada hari ini, Selasa, 7 Februari 2023 pukul 11:18, dilaporkan oleh Panglima Pertahanan Daerah Kodap III Ndugama-Derakma Brigjen Egianus Kogoya bahwa Kami TPNPB KODAP III Ndugama-Derakma sudah membakar satu pesawat Jenis Susi Air nomor registrasi PK-BvY di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua,” katanya.

Ia menyatakan pilot pesawat tersebut telah ditahan, dan menjadi sandera pasukan Kogoya. “Penyanderaan ini merupakan kedua kalinya yang kami lakukan, yang pertama penyelenggaraan Tim Lorenz pada tahun 1996 di Mapenduma,” imbuhnya.

“Pilotnya kami sudah Sandera dan kami sedang bawa keluar, untuk itu anggota TNI polri tidak boleh tembak atau interogasi masyarakat sipil Nduga sembarangan, karena yang melakukan adalah kami TPNPB OPM Kodap III Ndugama-Derakma di bawah pimpinan Panglima Bridgen Egianus Kogeya,” tegasnya.

Terpisah, Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz melakukan penyelidikan kebakaran pesawat Susi Air di Bandara Distrik Paro, Nduga, Papua Tengah, pada Selasa (7/2) pagi.

Polri telah menerjunkan aparat Satgas Damai Cartenz untuk menangani kasus dugaan sandera tersebut. Pihak Susi Air pun berharap aparat bisa segera menyelamatkan para korban yang disandera tersebut.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo mengatakan personel gabungan yang dikerahkan tersebut nantinya akan menyelidiki keberadaan pilot dan kelima penumpang pesawat Susi Air.

“Ops Damai Cartenz, personel Polres Nduga dan rekan-rekan TNI akan melakukan investigasi terkait kondisi Pilot beserta seluruh penumpang pesawat,” jelasnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

Ignatius mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Pesawat Pilatus Porter Susi Air dengan No Penerbangan SI 9368 itu hilang kontak usai mendarat di Bandara Paro.

Sementara itu, Susi Air mengaku tengah mengecek dugaan sabotase terhadap pesawat PK BVY yang dilaporkan dibakar di Bandara Distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan.

Menurut kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz, peristiwa yang terjadi pada Selasa (7/2) ini kecil kemungkinan disebabkan hal teknis. Sebab, pesawat mendarat dengan baik.

“Kami juga mengecek apakah ada sabotase dari pihak-pihak tertentu yang melakukan perusakan pesawat,” kata Donal Fariz seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.

Komisi I DPR RI meminta TNI segera berkomunikasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menyatakan telah menyandera pilot maskapai Susi Air usai pembakaran pesawat tersebut pada Selasa (7/2).

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid ikut prihatin atas kejadian yang menimpa penumpang dan pilot Susi Air. Ia berharap agar kejadian ini segera diselesaikan dan para sandera dibebaskan.

“Saya minta pihak-pihak untuk berkomunikasi, terutama juga dari TNI bagaimana agar pilot ini kalau betul disandera agar bisa segera dibebaskan,” kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Meutya juga mencatat DPR telah menyoroti eskalasi konflik di Papua yang terjadi baru-baru ini. Dengan demikian, ia mendorong agar segera ada tindak lanjut dari Perpres Nomor 7 tahun 2021 terkait pelibatan TNI dalam memberantas terorisme.

Meutya menilai dengan Perpres itu maka TNI diharapkan mampu melakukan penanganan konflik yang lebih baik di Papua. Ia mengatakan perlu ada penanganan dan strategi khusus dalam pendekatan penyelesaian konflik di Bumi Cendrawasih itu.

“Kalau ada kekerasan harus humanis. Kalau ada kekerasan tentu itu tegas tapi dalam kerangka penyelesaian akhir tentu harus ada dialog-dialog dengan kelompok ini. Jadi humanisnya tetap ada,” ujar Meutya. (lna)