JoSS, MADIUN – Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh mengemukakan perencanaan dan pengelolaan anggaran bantuan keuangan desa ( Bankeudes ) yang baik mampu mendorong peran Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) dalam mengentaskan kemiskinan di tingkat pedesaan.
Hal itu diungkapkan politikus Golkar itu dalam kunjungan kerja Komisi A DPRD Jawa Tengah ke Kabupaten Madiun, baru-baru ini. Saleh mengapresiasi perencanaan anggaran untuk Bankeudes di Kabupaten Madiun sehingga tidak ada Desa Miskin.
Menurutnya, dengan perencanaan anggaran Bankeudes yang baik itu, diharapkan tidak ada penyelewengan dari fungsi anggaran tersebut. Ia juga menyinggung terkait perencanaan alokasi dana yang diharapkan mampu tepat sasaran.
“Saya ambil contoh dari Pak Kadis, BUMDes yang berkembang di Madiun merupakan BUMDes dari Desa Jiwan. Perkembangannya begitu pesat dari tahun ke tahun sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa tersebut,” jelas Ketua Komisi A, dilansir dari dprd.jatengprov.go.id.
Senada, Soenarno selaku Anggota Komisi A juga mengapresiasi bahwa kini sudah tidak ada lagi Desa Miskin di Kabupaten Madiun. Ia menilai kesejahteraan desa di Kabupaten Madiun sudah mulai merata.
“Hal itu yang perlu kita banggakan bersama bahwa sekarang tidak ada lagi Desa Miskin di Madiun. Berbeda dengan di Jateng, yang masih cukup banyak, bahkan tergolong kemiskinannya ekstrim,” kata Soenarno.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (PMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono mengungkapkan BUMDes mampu berperan menekan tingkat kemiskinan di pedesaan. Dia menuturkan keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan bantuan keuangan desa (Bankeudes) sehingga tidak ada lagi ‘desa miskin’ di Kabupaten Madiun.
Dikatakan, Kabupaten Madiun kini sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal sehingga sekarang hanya ada 3 kategori yakni Desa Maju, Berkembang, dan Mandiri.
“Untuk menunjang pemberdayaan desa, kami menggunakan beberapa strategi dan inovasi salah satunya adalah kemitraan. Dimana dengan kemitraan, maka masyarakat akan mendapat sokongan dana untuk unit usaha mereka,” katanya.
Ia menegaskan setiap BUMDes harus mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur Dinas PMD. Jika ada Bumdes yang tidak mengikuti tahapan-tahapan tersebut, maka BUMDes di non-aktifkan.
“Kami punya satu aplikasi digital yang terintegrasi dengan BUMDes-BUMDes di daerah. Alat itu digunakan sebagai ‘alat paksa’ agar BUMDes mengikuti tahapan-tahapan sehingga kami dapat mengontrol BUMDes. Dengan begitu, mampu meminimalisir Desa Miskin di Kabupaten Madiun,” pungkasnya.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah akan melaksanakan reses masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2022/2023. Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menyatakan, reses masa persidangan kedua ini fokus menangani kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Demikian disampaikannya di sela-sela menerima audensi GP Ansor Kecamatan Bonang, Demak, Selasa (14/2), di Ruang Rapat Pimpinan Lt I Gedung DPRD.
Sebelumnya dalam pembukaan Musrenbang 2023, Sukirman memberikan penegasan mengenai kondisi kemiskinan di Jateng terutama di daerah-daerah yang masuk wilayah ekstrem.
Dia meminta gubernur sampai bupati/wali kota supaya mendata secara detail kembali kondisi kemiskinan di daerah masing-masing. Dengan validitas data kemiskinan yang terbarukan, pemerintah daerah dapat fokus menangani serta mengurangi jumlah kasus di daerah masing-masing.
“Kami berharap soal kemiskinan dan keamanan wilayah menjelang Pilkada serentak dapat menjadi isu strategis dan menjadi kebijakan prioritas dalam rencana pembangunan daerah (RPD) 2024-2026. Jadi hal tersebut bisa benar-benar menjadi kerangka pikir perjuangan kita bersama,” pungkasnya. (lna)
Leave a Reply