JoSS, YANGOON – Kantor obat-obatan PBB menyebutkan produksi opium di Myanmar meningkat secara drastis setelah kudeta militer 2021. Gejolak politik dan ekonomi mendorong para petani untuk membudidayakan tanaman tersebut.
Opium, apiun, atau candu adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu yang belum matang. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanamannya hanya sekitar satu meter. Daunnya jorong dengan tepi bergerigi.
Perekonomian negara telah lumpuh menyusul perebutan kekuasaan militer pada Februari 2021 dan pertempuran berikutnya antara junta dan pemberontak anti-kudeta. Luas lahan yang digunakan untuk penanaman opium diperluas sepertiga menjadi lebih dari 40.000 ha pada 2021-22 – musim tanam penuh pertama sejak kudeta – menurut laporan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC).
Potensi produksi juga melonjak hampir 90 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 790 ton. Hasilnya menunjukkan bahwa ada “ekspansi signifikan” ekonomi opium Myanmar, sebut laporan UNODC.
“Gangguan ekonomi, keamanan, dan tata kelola yang mengikuti pengambilalihan militer pada Februari 2021 telah menyatu, dan petani tidak punya banyak pilihan selain kembali ke opium,” kata perwakilan regional UNODC, Jeremy Douglas, seperti dikutip dari AFP kata kantor obat-obatan PBB , Kamis (26/1/2023)
“Pertumbuhan yang kita saksikan dalam bisnis narkoba berhubungan langsung dengan krisis yang dihadapi negara ini,” lanjutnya. Laporan tersebut, berdasarkan citra satelit dan kerja lapangan, mengatakan bahwa tren penurunan produksi opium yang terlihat dari tahun 2014 hingga 2020 telah berbalik arah.
UNODC memperkirakan ekonomi opium Myanmar bernilai sekitar USD2 miliar – setara dengan 3 persen produk domestik bruto negara itu pada 2021. Terlepas dari lonjakan produksi, harga opium di tingkat petani juga melonjak menjadi sekitar USD280 per kilogram, kata laporan itu – naik 69 persen dari tahun sebelumnya.
Untuk diketahui, kudeta militer Myanmar telah berlangsung 2 tahun pada 1 Februari 2023 mendatang. Beberapa jam sebelum parlemen Myanmar bersidang pada 1 Februari 2021, militer menyerbu gedung legislatif dan mendeklarasikan pengambilalihan kekuasaan dari pemerintahan sipil.
Saat itu, tepatnya Senin dini hari, militer juga menangkap pejabat mulai dari petinggi parlemen, presiden, hingga pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Militer Myanmar berdalih kudeta dilakukan menanggapi kecurangan hasil pemilu 2020 yang lagi-lagi di menangkan partai Suu Kyi.
Sejak kudeta terjadi, Myanmar dilanda kekerasan hingga peperangan antara kubu militer dan pemberontak sipil di berbagai daerah. Kekacauan ini pun terjadi di tengah pandemi Covid-19 yang juga meluas di negara itu.
Kini, hampir dua tahun setelah kudeta berlangsung, negara Asia Tenggara itu masih berjuang keluar dari lingkaran kekerasan, di mana hampir 1.500 warga sipil dikabarkan tewas akibat bentrokan antara militer dan masyarakat penentang rezim junta.
Peperangan antara kelompok milisi penentang kudeta dan pasukan junta militer di daerah-daerah juga tampak belum surut. Selain milisi, junta militer juga dihadapkan oleh pasukan pemerintah sipil bayangan, Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), yang juga bermunculan di seluruh negeri untuk melawan kudeta.
Setidaknya hampir 3.000 tentara junta diklaim tewas dalam pertempuran dengan PDF antara Juni dan November. Sementara itu, junta militer mengaku sebanyak 168 tentara dan polisi tewas antara Februari dan akhir Oktober 2021. (lna)
Leave a Reply