JoSS, Phnom Penh – Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada 2023 usai menerima estafet kepemimpinan dari Kamboja. Serah terima berlangsung pada Upacara Penutupan KTT Ke-40 dan Ke-41, serta KTT terkait lainnya di Hotel Sokha Phnom Penh, Kamboja, Minggu (13/11).
“Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. Keketuaan Indonesia akan menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth,” ujar Jokowi. Jokowi secara simbolis menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.
Ia mengatakan ASEAN mesti menjadi kawasan yang stabil, damai, dan menjadi jangkar stabilitas dunia. ASEAN, kata Jokowi, juga harus konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi siapapun.
“ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi,” kata dia.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan ASEAN harus menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas institusi ASEAN juga menjadi perhatian Jokowi. Hal tersebut dilakukan agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan.
Presiden berharap ASEAN lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing pada 2045. “Semua itu harus diperjuangkan dengan cara ASEAN yaitu konsisten dengan semangat kerja sama serta menjalankan Piagam ASEAN seutuhnya,” jelasnya.
Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam upacara penutupan KTT ASEAN Kamboja itu.
Sementara itu, dalam paparannya saat berbicara pada ASEAN Global Dialogue Ke-2: Post Covid-19 Comprehensive Recovery di Hotel Sokha, Phnom Penh, Jokowi menjelaskan ada tiga hal fokus utama ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi kawasan.
“Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih terus positif, namun kedepannya, tantangan ekonomi kawasan akan semakin berat apalagi dengan ancaman resesi. Untuk itu, saya ingin fokus pada tiga hal,” ungkap Jokowi, dikutip dari keterangan pers, dikutip Minggu (13/11/2022).
Hal pertama adalah penguatan fiskal negara ASEAN. Presiden Jokowi mendorong agar ruang fiskal harus diciptakan demi stabilitas keuangan. Demikian pula dengan efisiensi belanja dan mengalokasikan ke program mitigasi dampak krisis harus menjadi prioritas termasuk jaring pengaman bagi rakyat kurang mampu.
“Dukungan pada sektor yang memiliki dampak terhadap ekonomi kawasan juga harus diprioritaskan. ADB telah mengidentifikasinya seperti pariwisata, agro-processing, dan tekstil. Sektor-sektor ini penting karena melibatkan UMKM yang wakili 90% dunia usaha ASEAN,” ucap Presiden.
Hal kedua yakni penguatan dukungan keuangan internasional. Presiden RI menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan internasional dalam merespon krisis dan meminimalisir dampak yang diakibatkan melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel.
Ada instrumen yang sifatnya darurat sehingga bisa cepat digunakan saat krisis, dan lebih penting dari itu perlu ada instrumen yang berfungsi mencegah krisis.
“Dukungan ini penting bagi ASEAN untuk antisipasi memburuknya krisis ke depan, salah satunya dengan perkuat infrastruktur keuangan di kawasan, termasuk sinergi kebijakan finansial,” tegasnya.
Hal ketiga yang disampaikan Presiden Jokowi yaitu perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Jokowi menyoroti kesulitan yang dialami negara berkembang saat ingin melakukan hilirisasi.
“Apakah dengan mengekspor bahan baku mentah negara berkembang dapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi,” pungkasnya. (lna)
Leave a Reply