JoSS, SALATIGA – Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh menekankan pentingnya kesepahaman bersama desk pemilu dari Pemprov Jateng, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas PEmilu (Bawaslu) guna mendukung suksesnya Pemilu Serentak 2024.
Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang desk pemilu Jateng untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah daerah termasuk para penyelenggaranya (KPU, Bawaslu).
Menurutnya, pentingnya pertemuan tersebut supaya ada kesepahaman bersama guna mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
“Ke depan kita perlu menggelar rapat dengan mengundang desk pemilu dari Pemprov Jateng, KPU dan Bawaslu. Harus ada kesamaan visi dan misi. Jangan sampai ada daerah terkendala masalah anggaran, hingga turut mengganggu proses tahapan jelang pemilu,” kata Moh Saleh saat bersama rombongan bertemu dengan Ketua Bawaslu Kota Salatiga Agung Ari Mursito beserta komisioner lain, Senin (24/10/2022).
Saleh menjelaskan, sebagai komisi yang membawahi hukum dan tata pemerintahan ini perlu memiliki andil dalam pelaksanaan pemilu, terutama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Pihaknya pun dalam beberapa pekan terakhir ini melakukan kunjungan kerja ke penyelenggara pemilu di kabupaten/kota guna mendapatkan informasi kesiapan penyelenggaraan, termasuk di Kota Salatiga.
Sementara itu Agung menjelaskan, secara tahapan proses tidak ada kendala. Hanya saja pada proses pengusulan anggaran pengawasan yang diusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalami revisi yang begitu ketat. Dari usulan Rp 7,5 miliar, ternyata Pemkot Salatiga menyetujui menjadi Rp 3,4 miliar.
“Angka tersebut (Rp 3,4 miliar) diluar hitungan kami. Kami perlu ekstra ketat dalam penggunaan anggaran. Apalagi sekarang sudah memulai perekrutan petugas Panwaslu di kecamatan dan dilanjutkan perekrutan untuk tingkat kelurahan,” ucapnya, dilansir dari jatengprov.go.id.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat meminta supaya segera dilakukan rapat koordinasi agar permasalahan dari para penyelenggara pemilu bisa ada solusi, mengingat pada 2023 sudah mulai masuk tahun politik.
M Yunus, Sukardiono dan Mujaeroni juga sependapat perlu segera dilakukan penyamaan langkah dalam mempersiapkan pemilu. Beruntung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD dan Pemprov Jateng sudah memiliki dana cadangan supaya tidak membebani APBD. (lna)
Leave a Reply