JoSS, SELANDIA BARU – Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyatakan pemeritah berencana memungut pajak atas gas buangan hewan ternak, mulai dari sendawa hingga kentut sapi dan domba.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus diterapkan mengingat gas yang dikeluarkan mengandung metana yang mencemari lingkungan.
Ardern mengungkapkan rencana itu akan diberlakukan pada 2025 mendatang. Apabila terealisasi, maka Selandia Baru menjadi negara pertama yang meminta petani membayar emisi dari ternak, demikian seperti dilansir dari Reuters.
Kelompok tani setempat langsung mengkritik rencana pemerintah tersebut, karena bakal mendongkrak kenaikan biaya operasional. Para petani mengkhawatirkan hal iu dapat mendorong petani untuk mengubah peternakan sapi dan domba menjadi kehutanan.
Untuk diketahui, Selandia Baru memiliki sekitar 10 juta sapi dan 26 juta domba. Sementara itu, berdasarkan kajian, hampir setengah dari total emisi gas rumah kaca berasal dari pertanian, terutama metana. Meski demikian emisi pertanian sebelumnya telah dibebaskan dari skema perdagangan negara itu.
Pengenaan pajak atas gas buangan hewan ternak tersebut, menurut Ardern akan menjadikan petani Selandia Baru tidak hanya yang terbaik di dunia tetapi juga yang terbaik untuk dunia. Kebijakan ini, lanjutnya juga berpotensi menciptakan harga premium atas produk pertanian ramah iklim.
Ardern menjelaskan rencana tersebut mengusulkan harga untuk gas berumur panjang seperti karbon dioksida ditetapkan setiap tahun dan didasarkan pada harga emisi domestik untuk sektor lain.
Adapun untuk harga retribusi metana biogenik akan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan saran dari Komisi Iklim.
“Proposal tersebut akan memberikan insentif keuangan bagi petani untuk menggunakan teknologi yang mengurangi sendawa domba dan sapi. Uang yang dibayar petani untuk emisi mereka akan diinvestasikan kembali di sektor ini,” jelas Ardern.
Sementara itu, menurut Andrew Morrison selalu ketua kelompok lobi pertanian Beef + Lamb New Zealand mengatakan petani tahu bahwa mereka harus melakukan bagian mereka untuk mengatasi perubahan iklim. Kendati demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan luasan lahan pertanian di kehutanan.
Saat ini, usulan pajak itu masih dalam proses konsultasi. Untuk bisa diberlakukan, rencana itu perlu disahkan menjadi undang-undang. (lna)
Menurutnya, kebijakan tersebut harus diterapkan mengingat gas yang dikeluarkan mengandung metana yang mencemari lingkungan.
Ardern mengungkapkan rencana itu akan diberlakukan pada 2025 mendatang. Apabila terealisasi, maka Selandia Baru menjadi negara pertama yang meminta petani membayar emisi dari ternak, demikian seperti dilansir dari Reuters.
Kelompok tani setempat langsung mengkritik rencana pemerintah tersebut, karena bakal mendongkrak kenaikan biaya operasional. Para petani mengkhawatirkan hal iu dapat mendorong petani untuk mengubah peternakan sapi dan domba menjadi kehutanan.
Untuk diketahui, Selandia Baru memiliki sekitar 10 juta sapi dan 26 juta domba. Sementara itu, berdasarkan kajian, hampir setengah dari total emisi gas rumah kaca berasal dari pertanian, terutama metana. Meski demikian emisi pertanian sebelumnya telah dibebaskan dari skema perdagangan negara itu.
Pengenaan pajak atas gas buangan hewan ternak tersebut, menurut Ardern akan menjadikan petani Selandia Baru tidak hanya yang terbaik di dunia tetapi juga yang terbaik untuk dunia. Kebijakan ini, lanjutnya juga berpotensi menciptakan harga premium atas produk pertanian ramah iklim.
Ardern menjelaskan rencana tersebut mengusulkan harga untuk gas berumur panjang seperti karbon dioksida ditetapkan setiap tahun dan didasarkan pada harga emisi domestik untuk sektor lain.
Adapun untuk harga retribusi metana biogenik akan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan saran dari Komisi Iklim.
“Proposal tersebut akan memberikan insentif keuangan bagi petani untuk menggunakan teknologi yang mengurangi sendawa domba dan sapi. Uang yang dibayar petani untuk emisi mereka akan diinvestasikan kembali di sektor ini,” jelas Ardern.
Sementara itu, menurut Andrew Morrison selalu ketua kelompok lobi pertanian Beef + Lamb New Zealand mengatakan petani tahu bahwa mereka harus melakukan bagian mereka untuk mengatasi perubahan iklim. Kendati demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan luasan lahan pertanian di kehutanan.
Saat ini, usulan pajak itu masih dalam proses konsultasi. Untuk bisa diberlakukan, rencana itu perlu disahkan menjadi undang-undang. (lna)
Leave a Reply