AKSI hacker yang menyebut diri Bjorka menyita perhatian public di sosial media dalam sepekan terakhir. Pasalnya data lembaga negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), data Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga buzzer pro pemerintah Denny Siregar, diretas dan diekspos.
Diketahui sebelumnya, Hacker Bjorka mengklaim telah membocorkan lebih dari 679.180.000 dokumen. Data yang berukuran 40 megabyte itu diretas per September 2022. Dalam situsbreached.to, Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021.
“Berisi transaksi surat tahun 2019 – 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia,” tulis Bjorka di situs tersebut, dikutip Sabtu (10/9/2022).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menduga motif di balik serangan Bjorka berhubungan dengan isu otoritas perlindungan data pribadi Indonesia.
Diketahui, otoritas perlindungan data ini menjadi perdebatan yang sengit dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
“Kalau diperhatikan dari cuitannya, Bjorka ini ingin agar agensi pelindungan data pribadi berada di tangan korporasi, atau aktor lain yang berada diluar hukum,” kata Willy saat dihubungi, Minggu (11/9/2022).
DIlansir dari sindonews.com, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR ini menegaskan, keinginan untuk menyerahkan otoritas perlindungan data diserahkan ke swasta tentu tidak bisa disetujui. Karena, sama saja dengan kembali ke masa gelap, di mana manusia bergantung pada manusia lainnya, bukan badan hukum.
“Itu tentu tidak bisa kita amini. Kita akan kembali pada masa gelap dimana kepala manusia bergantung pada manusia lainnya, bukan pada hukum. Kita akan lawan itu bersama-sama. Tidak boleh ada manusia yang kebal di luar hukum,” tegas Willy.
Willy pun mencoba menganalisis sosok di balik akun tersebut. Menurutnya, meskipun Bjorka mengaku bahwa peretasan itu dilakukannya sebagai sumbangsih untuk kawannya di Warsawa, tapi melihat bahwa gaya bahasanya seperti orang Indonesia. Sehingga mudah bagi aparat untuk menemukannya jika memang dianggap meresahkan.
“Walaupun Bjorka berlindung dibalik “sumbangsih buat kawannya di Warsawa” kita tahu pelaku ini gaya bahasanya adalah gaya bahasa dalam negeri. Mudah sekali aparat menemukannya jika memang dirasa meresahkan dan dianggap perlu,” paparnya.
Terkait Menkominfo sekaligus rekan separtainya yang ikut kena serang, Willy meyakini bahwa tidak akan sulit bagi aparat hukum untuk mengidentifikasi dan menemukan siapa di balik akun Bjorka yang telah melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Kita tunggu saja tanggal mainnya,” tukasnya. Mantan Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, tujuan Bjorka yakni, jika semua strategi dan taktik pertahanan yang dilakukan negara terpublikasi dan mudah dikenali lawan, tentu Indonesia dalam keadaan bahaya.
Namun faktanya tidak demikian, karena sistem pertahanan siber Indonesia tidak ketinggalan dengan negara lain.
Meskipun RUU PDP saat ini belum disahkan di Rapat Paripurna, menurutnya, apa yang dilakukan Bjorka ini perlu menjadi catatan dan menjadi pertimbangan tentang lembaga yang tepat dalam pelindungan data pribadi nantinya.
“Apa yang menjadi concern Bjorka harusnya juga menjadi concern semua pihak yang dengan sadar meminta dan mengumpulkan data pribadi warga negara. Mereka harus dengan sungguh-sungguh membangun sistem pelindungan data atau menghentikan kegiatannya meminta dan mengumpulkan data pribadi,” pungkas Willy.
Sementara itu, setelah meretas data sejumlah lembaga negara, menteri, kepala institusi hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi), akun Twitter hacker Bjorka @bjorkanism terkena suspend atau ditangguhkan oleh pihak Twitter.
Padahal beberapa jam sebelumnya, akun tersebut masih aktif meretas dan menyebarkan data seputar kematian aktivis HAM Munir, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir dan buzzer pro pemerintah Denny Siregar. (lna)
Leave a Reply