JoSS, JOGJA – Forum Rektor Indonesia (FRI) mendorong adanya evaluasi dalam sistem seleksi mandiri di perguruan tinggi (PT). Hal ini buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Rektor Unila Prof Karomani (KRM) dan beberapa pimpinan kampus.
Karomani ditangkap karena diduga memperjualbelikan kursi mahasiswa baru jalur seleksi khusus mandiri. FRI pun menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi tersebut.
“Terkait dengan dugaan suap penerimaan mahasiswa jalur mandiri memunculkan keprihatinan yang mendalam bagi Forum Rektor Indonesia (FRI),” kata Ketua FRI Prof Panut Mulyono dalam keterangannya, Selasa (23/8/2022).
Penut menjelaskan, penerimaan mahasiswa baru, khususnya melalui jalur mandiri, harus dilakukan dengan mengacu pada tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Biaya pendidikan melalui jalur mandiri dimungkinkan berbeda dari jalur SNMPTN maupun SBMPTN.
“Namun, penerimaan dan pemanfaatan biaya tersebut harus jelas, serta transparan untuk sebesar-besarnya bagi kemajuan pendidikan, tidak untuk keuntungan pribadi, apalagi keuntungan para pimpinan PTN,” tegasnya.
Ia menjelaskan jika ada sumbangan lainnya di luar uang kuliah, dimaksudkan untuk subsidi silang.
“Sumbangan lainnya di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam seleksi Mandiri dimaksudkan untuk pembiayaan subsidi silang dan pengembangan institusi,” jelasnya.
FRI, lanjut Panut, juga memberikan rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola sistem seleksi mandiri. Tujuannya untuk menjamin rasa keadilan, akuntabilitas, dan transparansi serta menghindarkan diri dari praktik-praktik koruptif.
“FRI mengajak para Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menjaga marwah perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam menjunjung tinggi etika dan integritas moral yang baik,” katanya.
“FRI mendorong para Pemimpin Perguruan Tinggi di Indonesia untuk menjaga rasa kebersamaan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, KPK tengah melakukan pemeriksaan terhadap empat pejabat di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Mereka diperiksa bersamaan penggeledahan yang dilakukan penyidik di Gedung Dekan Fakultas Hukum Unila sejak pukul 14.20 WIB.
Penggeledahan yang dilakukan baru usai pukul 17.20 WIB. Dari dalam gedung, penyidik KPK membawa satu koper serta satu kardus yang berisi dokumen.
Adapun nama-nama pejabat Fakultas Hukum Unila yang diperiksa oleh KPK yakni Dekan Fakultas Hukum Dr. M. Fakih, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerja Sama Dr. Rudi Natamihardja, Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Yulia Neta, Wakil Bidang III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Depri Liber Sonata.
Dekan Fakultas Hukum Dr. M. Fakih kepada wartawan mengatakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap mereka berkaitan dengan mekanisme penerima mahasiswa baik Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sampai pada program jalur mandiri.
“Jadi kami tadi dimintai keterangan tentang bagaimana kuotanya, bagaimana jalurnya, bagaimana pengawasannya serta siapa pengawasnya, yah sekitar itulah,” kata dia.
Dia juga menyebutkan selain meminta keterangan, penyidik juga membawa berkas surat menyurat baik data jumlah siswa serta data kuota mahasiswa.
“Ada tadi dibawa mereka, seperti berkas surat menyurat pengawas, data jumlah mahasiswa, serta undangan rapat tentang penentuan berapa kuota mahasiswa tahun 2022,” terangnya.
Sebelum melakukan penggeledahan di Gedung Dekan Fakultas Hukum Unila. Tim penyidik KPK yang berjumlah delapan orang telah terlebih dahulu melakukan penggeledahan di Gedung Dekan Fakultas Kedokteran Unila pada Selasa (23/8/2022) dari pukul 09.00 WIB.
Di sana, mereka membawa dua koper yang diduga berisikan dokumen-dokumen terkait penyelidikan atas kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung. (lna)
Leave a Reply