JoSS, PEMALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, menggelar rapat paripurna terkait pengambilalihan koordinasi pemerintahan daerah, Jumat (12/8/2022). Hal ini dilakukan pascapenangkapan Bupati nonaktif Pemalang Mukti Agung Wibowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (11/8/2022).
Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Tatang Kirana mengatakan sidang pengambilalihan koordinasi pemerintahan daerah ini dilakukan agar pemerintahan dan layanan kepada masyarakat terus bisa berjalan.
“Saya sudah minta wakil bupati (Mansyur Hidayat) menghadiri rapat paripurna dan pengambilalihan koordinasi itu,” kata Tatang dilansir dari Antara.
Tatang mengaku prihatin dan kaget dengan adanya kabar operasi tangkap tangan terhadap Mukti Agung Wibowo oleh KPK. Namun demikian, hingga Jumat pagi pihaknya belum menerima informasi resmi dari pihak berwajib terkait informasi itu.
“Terus terang saya prihatin dan kaget dengan kabar adanya Bupati kena OTT oleh KPK, seperti kabar yang beredar dalam pemberitaan di berbagai media,” katanya.
Dia menambahkan hal itu harus menjadi keprihatinan semua pihak, khususnya pejabat daerah Kabupaten Pemalang, dan mengingatkan agar semua pejabat tidak melakukan tindakan korupsi.
Pascapenangkapan Agus Mukti Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi itu, aktivitas pemerintahan daerah masih berjalan normal.”Kami minta roda pemerintahan di Kabupaten Pemalang harus tetap berjalan normal,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunjuk Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat memimpin sementara jalannya pemerintahan daerah setempat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo pada Kamis (11/8).
“Saya ditunjuk sementara. Hanya saja, saya tidak tahu sampai kapan (menjalankan tugas pemerintahan),” kata Mansur usai rapat bersama Gubernur Jateng, di Pemalang, Jumat (12/8/2022) siang.
Usai menjalankan salat Jumat atau sekitar pukul 13.30 WIB, Wabup Mansur akan mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk kegiatan apel bersama.
Terkait OTT terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan dugaan keterlibatan para kepala dinas terkait, Mansur Hidayat mengaku belum mengetahui secara persis.
“Informasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi belum ada. Jadi, kita tunggu dulu saja informasinya dari KPK,” katanya.
Mansur mengaku terakhir bertemu dengan Mukti Agung Wibowo pada Selasa (9/8) saat menghadiri sebuah acara. ”Ketemu acara bersama, tidak ada komunikasi, ketemu saja,” katanya.
Mansur juga mengaku dirinya tidak mengetahui kegiatan Mukti Agung pada Kamis (11/8) atau sebelum dan saat dikabarkan ada OTT oleh KPK.
Sementara itu Ganjar mengingatkan pada seluruh kepala daerah untuk menghentikan kegiatan jual beli jabatan, minta komisi, maupun mengatur proyek saat memimpin daerah.
“Saya sudah berkali-kali dan menyampaikan, bahkan KPK pun juga sudah berkali-kali menyampaikan pada kita, namun tetap masih ‘ngeyel’,” katanya usai melakukan rapat mendadak bersama Wakil Bupati Pemalang dan sejumlah organisasi perangkat daerah di Pemalang, Jumat siang.
Kehadiran Ganjar Pranowo secara mendadak ke Kabupaten Pemalang ini, terkait operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo pada Kamis (11/8), dan menyiapkan aktivitas pemerintahan Kabupaten Pemalang tetap berjalan normal.
“Saya sudah sampaikan dan wakil bupati sudah menyiapkan dan mudah-mudahan hari ini sudah ada rapat dengan seluruhnya. Saya akan dampingi wakil bupati dan inspektorat agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya. (lna)
Leave a Reply