JoSS, JOGJA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita memori CCTV saat melakukan penggeledahan ruang kerja wali kota dan kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja, Selasa (7/6/2022).
Penggeledahan terkait kasus suap yang menjerat mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti berlangsung sejak sekitar pukul 12.00 WIB sampai pukul 15.55 WIB. Saat ini, petugas KPK tampak masih memeriksa berkas-berkas.
Petugas dari lembaga antikorupsi itu juga meminta petugas dari DPMP untuk menunjukkan beberapa berkas Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tampak staf dari DPMP membawa daftar berkas yang diminta KPK.
“Berkas IMB,” kata staf DPMP Kota Jogja yang enggan ditulis namanya, saat ditanya wartawan ihwal berkas yang diminta KPK.
Terlihat, berkas IMB yang diperiksa KPK lebih dari satu permohonan. Ada beberapa berkas IMB yang masih dikumpulkan petugas KPK.
Setelah selesai dari ruang Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jogja, petugas KPK yang berjumlah delapan orang itu kemudian berpindah ke kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)
Kepala Bagian Hukum Nindyo Dewanto Pemkot Jogja tampak mendampingi sejumlah petugas menyisir berkas. “Mohon maaf, belum selesai. Nanti saja,” kata Nindyo, seperti dilansir dari detikjateng.com.
Untuk diketahui, Eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap perizinan pendirian apartemen Royal Kedhaton di dekat Malioboro Jogja.
Menurut Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Haryadi dan sejumlah orang pada Kamis (2/6/2022) itu bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus dugaan korupsi lain di Jogja.
Sehari setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (2/6), Haryadi Suyuti ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (3/6).
KPK juga menetapkan tiga tersangka lain yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogja, Nurwidhihartana, sekretaris pribadi dan ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono, dan pihak pengembang Vice President Real Estate PT SA Tbk, Oon Nusihono (ON).
“Tangkap tangan oleh tim KPK ini terkait tindak pidana korupsi berupa suap perizinan pendirian bangunan apartemen di Yogyakarta,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Jumat (3/6), dikutip dari detiknews.
Ali menambahkan, ada 9 orang yang diamankan dalam OTT KPK berkaitan dengan kasus suap tersebut. “KPK mengamankan setidaknya 9 orang di Yogyakarta dan di Jakarta. Terdiri atas unsur swasta dan beberapa pejabat Pemkot Yogyakarta, termasuk wali kota periode 2017-2022,” ungkapnya.
Selain itu, KPK juga menyita sejumlah bukti berupa dokumen dan pecahan mata uang asing senilai USD 27.258.
KPK menangkap Haryadi dan sejumlah orang itu karena kasus dugaan suap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta Jumat (3/6), dikutip dari detiknews.
“(Royal Kedhaton) Berada di kawasan Malioboro, termasuk dalam wilayah cagar budaya,” kata Alexander. Dari penelitian dan kajian Dinas PUPR, Alexander mengatakan, ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi dalam pembangunan apartemen itu.
“Di antaranya terdapat ketidaksesuaian dasar aturan bangunan, khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan,” ujar Alexander. (lna)
Leave a Reply