JoSS, PAKISTAN – Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, dilengserkan dari kekuasaannya pada hari ini, Minggu (10/4/2022). Ia digulingkan usai kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen.
Pada pekan sebelumnya, Khan, berencana menggelar pemilihan umum setelah wakil ketua parlemen membatalkan mosi tidak percaya yang bertujuan menggulingkan sang PM dalam sebuah langkah mengejutkan pada Minggu (3/4/2022).
Namun, wakil ketua parlemen sekaligus anggota partai yang sama dengan Khan memblokir mosi tidak percaya yang diajukan pihak oposisi hingga memicu kecaman dan tuduhan pengkhianatan yang dilakukan pemerintah.
Dilansir dari CNNIndonesia, Khan kehilangan dukungan karena dianggap tak becus mengurus perekonomian negara itu di tengah pandemi Covid-19. Dalam kepemimpinannya, Pakistan didera inflasi tinggi, sementara cadangan devisa menyusut dan defisit kian dalam.
Oposisi menyalahkan Khan karena gagal menghidupkan kembali ekonomi dan memberantas korupsi di negara berpenduduk 220 juta orang itu.
Para oposisi menganggap mosi tidak percaya tak melanggar hukum. Mereka kemudian sepakat membawa masalah ini ke pengadilan.
“Kami juga bergerak ke Mahkamah Agung,” ujar kepala oposisi Partai Rakyat Pakistan, Bilawal Bhutto Zardarru, dilansir Reuters.
Ia juga disebut telah kehilangan dukungan dari militer negara itu. Padahal, saat pertama kali terpilih sebagai perdana menteri, kemenangan Khan sering dikaitkan dengan kesepakatan antara dia dan militer. Namun, baik Khan maupun militer menampik tuduhan tersebut.
Sementara itu, melansir New York Times, para analis mengatakan bahwa Khan terlalu banyak menjanjikan suatu hal dan mendukung kebijakan yang tidak koheren. Sikapnya juga acapkali kontradiktif dengan pernyataannya.
Dia pernah mendukung ekonomi pasar bebas yang dideregulasi tetapi juga mendukung negara kesejahteraan. Dia juga secara terbuka menentang militan Islam namun pemerintah dan militernya menyediakan ruang aman bagi Taliban di barat laut Pakistan.
Dalam upaya menstabilkan ekonomi, ia beralih ke Dana Moneter Internasional untuk paket penyelamatan $6 miliar pada 2019. Langkah itu dianggap banyak orang sebagai pengkhianatan dari janji pemilihannya untuk tidak pernah mengambil pinjaman dan bantuan asing.
Kemudian, saat kritik terhadap kepemimpinannya meningkat, Khan justru menindak keras siapapun yang berbeda pendapat.
Kelompok hak asasi manusia, Human Rights Watch, mengkritik pemerintahannya karena menindak media. Beberapa jurnalis terkemuka yang dikenal kritis terhadap Khan kehilangan pekerjaan mereka. Beberapa jurnalis lain juga diintimidasi, ditahan, dan diancam.
Pukulan kritis terhadap kekuasaannya juga datang tahun lalu usai para pemimpin militer Pakistan menarik dukungan mereka, di mana hal itu melemahkan stabilitas politik yang telah ia bangun selama ini.
Wakil Ketua Parlemen menganggap upaya mosi tidak percaya itu sebagai bagian bagian dari konspirasi asing dan langkah yang melanggar konstitusi. Padahal, banyak pihak menganggap Khan dapat dilengserkan dan oposisi bisa berkuasa jika mosi tidak percaya itu digelar.
Khan pun segera membubarkan parlemen dan menyerukan gelaran pemilu dalam waktu dekat. Seharusnya, Pemilu Pakistan berlangsung tiga bulan lagi. Namun, beberapa pihak menyebut keputusan pemilu ada di tangan presiden dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sementara itu, Presiden Pakistan, Arif Alvi, setuju sang PM Khan membubarkan parlemen dan kabinet. Di sisi lain, pemimpin oposisi, Shehbaz Sharif, mengecam pemblokiran pemungutan mosi tidak percaya dan menganggap tindakan itu sebagai bentuk pengkhianatan tingkat tinggi.
“Akan ada konsekuensi pelanggaran terang-terangan dan kurang ajar terhadap Konstitusi,” kata Sharif seperti dikutip Reuters. (lna)
Leave a Reply