Disperindag Jateng: Masih Ada Oknum Yang Menimbun dan Bermain di HET Minyak Goreng

JoSS, SEMARANG – Kepala Disperindag Jateng Arif Sambodo menegaskan pihaknya akan bersikap tegas kepada para oknum yang masih berani menimbun minyak goreng, sebagai langkah antisipasi kelangkaan minyak goreng.

Mengacu pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi yang sempat mengatakan bahwa stok minyak goreng yang dimiliki pemerintah sudah cukup bahkan melimpah, yang dihasilkan dari penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

Arif Sambodo mengatakan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan satgas pangan guna mengantisipasi adanya tindakan tersebut.

Ia menyampaikan, bila ada yang berani menimbun bisa dijerat Pasal 107 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Tidak hanya itu, Arif juga menyampaikan masih ada Undang-undang bisa memberikan hukuman kepada para oknum penimbunan seperti UU Perlindungan Konsumen.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak kepolisian dari setiap daerah kabupaten maupun kota di Jawa Tengah.

“Satgas sudah berjalan, jadi pasti mereka sudah akan ada pasal yang berkaitan dengan penimbunan, yang ada Perpres 71 kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan saya sudah mendapatkan telepon dari beberapa kapolres, mereka sudah berjalan,” kata Arif, Senin (14/3/2022).

Arif pun mengutarakan bahwa kelangkaan yang terjadi ini, juga sempat membuat Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi merasa heran. Sehingga beberapa waktu lalu Kemendag melakukan penelusuran dan menemukan beberapa kendala saat pendistribusian dari industri minyak goreng hingga beberapa oknum yang bermain Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Bahwa Pak Menteri menemukan ketidaklancaran ini karena ada kecenderungan kebocoran industri dan juga ada kecenderungan orang berspekulasi di kira HET ini akan berubah. Padahal dari kemarin sudah menegakkan HET, tidak akan berubah. Ini HET yang sudah memang diperhitungkan akan berjalan terus,” tuturnya, dilansir dari liputan6.com.

Dia juga mengatakan dengan tegas, bila masih ada yang bermain-main dipastikan akan ditindak secara tegas oleh pihak kepolisian.

“Sehingga ketika mark up (penggelembungan), menimbun, kemudian membocorkan ke industri tentunya pemerintah sudah pasti akan, dalam hal ini kepolisian, akan bertindak,” pungkasnya. (lna)