Sekolah Dengan Jumlah Siswa di Atas 200 Anak di DIY Harus Terapkan PTM 50%

Ilustrasi (Foto: diy.kemenag.go.id)

JoSS, JOGJA – Disdikpora DIY membuat kebijakan baru menyusul meningkatnya kasus Covid-19 akibat varian baru omicron. Kebijakan tersebut menyatakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100% hanya boleh dilakukan pada sekolah dengan jumlah siswa di bawah 200 anak dengan protokol kesehatan (prokes) ketat. Sedangkan sekolah dengan siswa di atas 200 anak harus menerapkan PTM 50%.

Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya menjelaskan kebijakan itu mulai diberlakukan pada sebagian sekolah jenjang SMA/SMK dan SLB yang berada di bawah naungan Disdikpora DIY, Rabu (2/2/2022).

Dia menambahkan, pengurangan menjadi 50% itu dilakukan dengan sistem shift dengan mengurangi jam pelajaran dari awalnya 40 menit menjadi 25 menit, sehingga semua siswa tetap mendapatkan PTM.

“Sekoah dengan siswa di atas 200 kami minta PTM 50 persen, itu kita bikin shift siang dan pagi. Setiap hari memang tetap 100 persen hanya berganti pelaksanaannya. Jam pelajaran kita turunkan, satu jam pelajaran jadi 25 menit kalau mulai jam 7 akan selesai 10.30 kemudian dilanjutkan shit berikutnya,” kata Didik, Rabu (2/2/2022).

Dilansir dari harianjogja.com, menurutnya untuk sekolah dengan jumlah siswa di bawah 200 anak, masih memungkinkan dilakukan PTM 100% tetapi harus dengan prokes ketat. “Siswa kurang dari 200 memungkinkan untuk menerapkan prokes di kelas, bisa dilakukan dengan satu sesi, PTM seperti di ketentuan,” ujarnya.

Didik menyarankan jika dengan pengurangan itu materi belum semua dapat tersampaikan maka harus ditambah dengan daring. “Ketika penyampaian materi kurang tetap PJJ, blended, bisa dilakukan dengan jarak jauh,” ucapnya.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji meminta kepada sekolah untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menggelar PTM. Jika ada sekolah memiliki hak untuk menyelenggarakan 50% tetapi dari sisi fasilitas ruangan tidak memungkinkan maka persentasenya bisa dikurangi lagi. Sebaliknya jika dari sisi ruangan memungkinkan lebih dari 50%, menurutnya bisa saja dilakukan.

“Kami meminta sekolah untuk memberikan jaminan bahwa prokes itu diterapkan secara ketat, Kalau misalnya 50 persen masih belum bisa menjamin dari sisi kesehatan ya dikurangi lagi,” katanya.

Ia mengingatkan untuk jenjang SD yang juga harus lebih hati-hati karena sebagian besar anak belum selesai divaksinasi. “Maka bisa dilakukan secara daring atau dengan sistem pergantian, bisa pagi dengan siang,” ujarnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*