Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 Sepakati Pajak Sektor Digital Global

JoSS, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, membahas perpajakan di sektor digital. Menurutnya, pembahasan tersebut menjadi salah satu isu yang sangat tegang di antara negara-negara G20, maupun di seluruh dunia.

Menurutnya pembahasan mengenai perpajakan internasional mengalami banyak kemajuan dalam pertemuan pertama Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Presidensi G20 Indonesia

Sebagaimana diketahui, pertemuan pertama FMCBG Presidensi G20 Indonesia diadakan selama 2 hari, 17 dan Februari 2022. Sri Mulyani menjelaskan, pada agenda perpajakan internasional, dibahas mengenai dua pilar, yaitu perpajakan terkait sektor digital dan global minimum tax.

Pada pilar pertama, Sri Mulyani mengatakan telah disepakati antara negara G20 terkait mekanisme perpajakan sektor digital.

“Dan telah disepakati bagaimana mekanisme perpajakan, terutama menyangkut sektor digital yang bergerak secara internasional atau global,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual pada Jumat (18/2/2022).

Pilar kedua pembahasan perpajakan, yaitu menyangkut global minimum taxation untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak antar negara, di mana kemungkinan bisa terjadinya upaya menghindari pajak.

“Di samping itu, pada pilar kedua, Global anti-Base Erosion Rules, mengenai upaya bagaimana menghindari praktik tax avoidance dan tax evasion dari perusahaan-perusahaan pembayar pajak. Dalam pertemuan kali ini, disepakati, setelah prinsip itu dicapai, maka dilakukan monitoring untuk pelaksanaannya,” jelasnya.

Baca juga: Dirjen Pajak Kemnkeu Resmi Menjadikan NIK Menjadi NPWP Orang Pribadi

Dia menambahkan, kesepakatan pilar kedua untuk menghindari penghindaran pajak, akan dijalankan sebagai suatu kebijakan yang efektif pada 2023.

“Bagaimana semua negara bisa bersama-sama menghindari langkah-langkah yang dilakukan oleh pembayar pajak untuk menghindari perpajakan dengan langkah pilar kedua, yaitu memberlakukan minimum taxation dan juga kerangka kerja sama,” kata dia.

Pada hari kedua ini, Sri Mulyani juga memimpin pembahasan mengenai sustainable finance, Seluruh dunia memahami tantangan krisis dari perubahan iklim dan merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang keuangan untuk bisa menciptakan action yang kredibel.

Kemudian negara-negara G20 membahas mengenai infrastruktur. Di sini dibahas betapa pentingnya infrastruktur bagi seluruh dunia. Sebab, pandemi mempengaruhi kecepatan maupun kondisi pembangunan infrastruktur di berbagai negara.

“Bagaimana di antara Negara G20 dan dunia bisa membangun infrastruktur secara sustainable dengan kualitas yang baik dan juga dengan partisipasi private sector,” kata Sri Mulyani. (lna)