JoSS, JAKARTA – Pemerintah bakal menggelontorkan bantuan insentif senilai Rp1,8 juta bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata. Penyaluran bantuan direncanakan pada akhir bulan ini, agar APBN terealisasi lebih cepat.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk fokus menyelesaikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), khususnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Tadi telah disampaikan dan diputuskan di dalam Komite Pemulihan Ekonomi Nasional [PEN] di bawah Pak Menko Perekonomian, ada anggaran untuk pariwisata, yaitu bantuan kepada para pelaku di bidang pariwisata, dengan bantuan produktif atau bantuan tunai senilai Rp600.000 untuk tiga kali pembayaran,” ujar Sri Mulyani usai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021).
Menurutnya, target penerima bantuan senilai total Rp1,8 juta per orang itu akan ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Pendataan tersebut perlu berjalan dengan cepat karena target penyalurannya hanya dua pekan ke depan.
“Mengenai targetnya, siapa yang akan mendapatkan, kriterianya, dan lokasi dari penerima akan ditetapkan oleh Menteri Parekraf, sehingga diharapkan dapat dieksekusi pada akhir bulan ini atau awal bulan depan,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Dukung Suplay Produk, Batang Siapkan Lahan 24,9 Hektare di KIT Untuk UMKM
Pemerintah berharap bantuan insentif itu dapat membantu pemulihan sektor pariwisata, yang mengalami pukulan sangat dalam akibat pandemi Covid-19. Selain itu, Jokowi pun mengamanatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk mempercepat realisasi anggaran terkait penanganan pandemi Covid-19 dan bantuan kepada dunia usaha.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian/lembaga untuk fokus kepada penyelesaian APBN, terutama belanja-belanja yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi.
“Ini terutama belanja di bidang bantuan sosial yang masih akan ada penyelesaian sampai akhir tahun, bantuan kepada dunia usaha, termasuk belanja di dalam rangka untuk membayar klaim dari pasien yang meningkat cukup tinggi untuk Covid-19 ini,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil Sidang Kabinet Paripurna, dikutip dari YouTube Setpres, Rabu (17/11/2021).
Menurutnya, ada sekitar 713.900 pasien Covid-19 di mana klaimnya akan dibayar oleh negara. Selain itu, pemerintah juga tetap memberikan insentif kepada 1,26 juta tenaga kesehatan, baik yang ada di pusat dan daerah melalui APBD.
Menkeu juga menyampaikan bahwa anggaran juga bisa diserap melalui program perlindungan sosial, selain yang sudah dilakukan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bantuan langsung tunai dari dana desa.
“Kita juga akan terus mendukung dengan program-program dukungan lain, termasuk address isu kemiskinan ekstrem yang memang perlu untuk diperhatikan. Dalam hal ini nanti Bapak Presiden akan membuat sidang kabinet tersendiri mengenai hal itu,” kata Menkeu.
Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk mendukung program prioritas di sektor pariwisata. Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan produktif sebesar Rp600.000 kepada para pelaku di bidang pariwisata untuk tiga kali pembayaran. (lna)
Leave a Reply