JoSS, PYONGYANG – Korea Utara mengecam Dewan Keamanan PBB yang mengadakan pertemuan darurat mengenai uji coba rudal terbaru Korea Utara. Mereka menuduh negara-negara anggota PBB tengah bermain-main dengan ‘bom waktu’.
Pemerintah Kim Jong Un menyatakan Dewan Keamanan PBB menerapkan standar ganda atas kegiatan militer di kalangan negara anggota PBB, lapor media pemerintah KCNA, di tengah kritikan internasional terhadap uji coba rudal Korut baru-baru ini.
Dilansir dari Antara, Dewan Keamanan menggelar rapat tertutup pada Jumat (1/10) atas permintaan Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya mengenai peluncuran rudal milik Korut.
Pertemuan itu berlangsung sehari setelah Pyongyang menembakkan rudal antipesawat yang baru dikembangkannya.
Unjuk gigi itu merupakan yang terbaru dalam serentetan uji senjata baru-baru ini, yang mencakup peluncuran rudal hipersonik yang tak terlihat sebelumnya, rudal balistik, serta rudal jelajah yang kemungkinan berkapasitas nuklir.
Direktur Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Korut Jo Chol Su mengatakan pertemuan DK PBB menandakan sebuah “kedunguan terang-terangan dan invasi liar” terhadap kedaulatan negaranya dan “provokasi serius yang tidak dapat dimaklumi.”
Jo menuding Dewan Keamanan menerapkan standar ganda sebab dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu masih bungkam soal latihan militer gabungan AS dan uji senjata dengan sekutu, sementara di sisi lain mempermasalahkan kegiatan-kegiatan Korut untuk “membela diri”.
“Ini adalah pengingkaran terhadap sikap netral, objektivitas dan keseimbangan, jalur kehidupan aktivitas PBB sekaligus menjadi sebuah bukti wujud standar ganda,” kata Jo melalui pernyataan yang dilansir oleh KCNA.
Diketahui, pada September lalu, Korea Utara meluncurkan rudal jelajah jarak jauh dan awal pekan ini menguji apa yang digambarkan sebagai kendaraan luncur hipersonik. Menurut militer Korea Selatan, rudal hipersonik masih dalam tahap awal pengembangan.
Uji coba tersebut mendorong negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat di Korea Utara pada Jumat lalu yang ditenggarai oleh Amerika Serikat, Inggris dan Prancis.
Pertemuan itu sejatinya dijadwalkan berlangsung pada Kamis (30/9) tetapi mengalami penundaan. Pertemuan berlangsung lebih dari satu jam namun tak menghasilkan pernyataan apapun.
Pertemuan PBB tersebut kemudian menyulut amarah negara pimpinan Kim Jong Un. Korea Utara menyebutnya sebagai “perambahan liar” pada kedaulatannya dan “provokasi serius yang tidak dapat ditoleransi”.
“Menuntut agar kami melucuti hak kami untuk membela diri berarti ekspresi dari niatnya untuk tidak mengakui Korea Utara sebagai negara berdaulat,” kata Jo Chol Su, Direktur Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Korea Utara seperti dikutip dari AFP, Minggu (3/10).
“Saya menyatakan keprihatinan yang kuat atas fakta bahwa DK PBB menghibur dirinya sendiri dengan ‘bom waktu’ yang berbahaya kali ini,” tambahnya dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita resmi KCNA.
Korea Utara memiliki sejarah panjang dalam menggunakan uji senjata dalam mewujudkan tujuannya.
Pada hari Rabu, pemimpin negara itu Kim Jong Un mengecam tawaran dialog tanpa prasyarat dari Washington sebagai trik murahan. Ia menuduh pemerintahan Biden melanjutkan kebijakan bermusuhan dari para pendahulunya.
Di bawah Presiden Joe Biden, Amerika Serikat telah berulang kali menyatakan kesediaannya untuk bertemu dengan perwakilan Korea Utara, di sisi lain mereka juga mengatakan akan mengupayakan denuklirisasi. (lna)
Leave a Reply