JoSS, JAKARTA – PT Kimia Farma menunda pelaksanaan Vaksin Gotong Royong atau vaksin individu berbayar yang sebelumnya mulai diberlakukan Senin (12/7/2021). Perseroan menuturkan penundaan itu terkait masih minimnya sisualisasi kepada masyarakat, sehingga menimbulkan polemik.
Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasan pemerintah memberlakukan vaksinasi Covid-19 berbayar kepada masyarakat.
“Vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi, masyarakat bisa ambil atau tidak. prinsipnya pemerintah buka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu,” kata Budi dalam keterangan pers secara virtual pada Senin (12/7/2021).
Alasan vaksinasi ini diperluas untuk individu karena masih banyak pengusaha-pengusaha yang belum bisa mendapatkan akses program vaksin melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
“Jadi ada beberapa perusahaan pribadi hingga perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses dan vaksin gotong royong, tetapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka,” katanya.
Kemudian, untuk Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal dan sudah berusaha di Indonesia, seperti di bidang seni dan kuliner, juga mendapatkan akses vaksin gotong royong individu. Tetapi, akan dimulai saat jumlah vaksin pemerintah sudah mulai masif.
Budi Gunadi menginformasikan bahwa bulan ini (Juli), Indonesia akan mendapat vaksin sebesar 30 juta dosis , bulan depan 40 juta, dan seterusnya 50 juta.
“Sehingga benar2 akses masyarakat yang lain akan besar sedangkan masyarakat yang ingin ambil opsi yang lain juga tersedia sehingga opsi semua tersedia,” kata Budi.
Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno, mengatakan tujuan perseroan menggelar vaksinasiadalah untuk mendukung percepatan dan perluasan vaksinasi gotong royong, bukan untuk komersialisasi.
“Pada prinsipnya kami mendukung. Tidak ada komersialisasi atau sebagainya. Semuanya sudah terbuka, dari sisi komponen har ga dan sebagainya. Sudah dilakukan review oleh lembaga independen,” ujar Ganti dalam konferensi pers, Minggu (11/7/2021).
Baca juga: Kimia Farma Tunda Pelaksanaan Vaksin Individu
Juru bicara vaksinasi dari Bio Farma, Bambang Heryanto, mengatakan harga untuk vaksin yang dipergunakan untuk vaksinasi Gotong Royong sudah di-review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan alias BPKP.
Bambang menjelaskan, program vaksinasi berbayar dan struktur harga Vaksin Gotong Royong sudah dibuka dengan jelas. “Jadi tidak ada yang ditutupi. Soal isu marjin berapa di situ sudah ditetapkan dengan seluas-luasnya dan seterbuka mungkin,” kata Bambang.
Juru bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, menegaskan bahwa program vakson Covid-19 bersifat tidak wajib. “Vaksinasi Gotong Royong individu ini tidak wajib dan juga tidak akan menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh vaksin gratis melalui program vaksinasi pemerintah,” kata Nadia, seperti dilansir dari tempo.co.
Nadia menjelaskan seiring dengan lonjakan kasus Covid-19 saat ini, Kemenkes memperoleh banyak masukan dari masyarakat untuk mempercepat vaksinasi melalui jalur individu. Sehingga, vaksinasi Gotong Royong individu, kata dia, sifatnya hanya sebagai salah satu opsi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi.
Dari sisi pelaksanaannya, Nadia mengatakan vaksinasi Gotong Royong individu tidak akan mengganggu vaksinasi program pemerintah. “Karena mulai dari jenis vaksin, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatannya akan berbeda,” ujarnya.
Menurut Nadia, vaksinasi Gotong Royong individu ini hanya akan menggunakan merek Sinpoharm. Sedangkan vaksin pemerintah akan menggunakan merek Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax. (lna)
Leave a Reply