JoSS, JAKARTA – Kementerian Pertahanan tengah disorot menyusul munculnya PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI) yang dilibatkan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) atau alat peralatan pertahanan dan keamanan.
Kehadiran PT TMI dikenalkan oleh Praboro Sunianto pada Rosobornexport, agen perantara resmi Rusia untuk ekspor dan impor produk teknologi pertahanan, pada 16 November 2020 lalu.
Perusahaan ini menjadi sorotan seiring rencana Kementerian Pertahanan membeli alutsista yang dikabarkan senilai Rp 1.760 triliun, dan akan dihabiskan dalam waktu tiga tahun mendatang atau 2024. Namun kehadirannya yang terkesan tiba-tiba, dianggap mencurigakan dan dipertanyakan sejumlah pihak.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Mayor Jenderal Rodon Pedrason mengatakan bahwa pelibatan PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI) dalam pengadaan alutsista bukan tanpa alasan.
“Sebenarnya surat Menhan yang ramai itu adalah bagian dari strategi Kemenhan mencari informasi harga langsung ke pabrikan agar Kemenhan tidak bisa dipermainkan dengan harga yang fantastis oleh mafia alutsista,” kata Rodon.
Ia menyebut di surat itu, PT TMI menjadi semacam intel Kemenhan. Tugasnya, untuk memeriksa agar kementerian atau Kemhan tak dibohongi dan ditekan vendor negara sebelah.
“Pak Menhan ingin ada wadah bagi ahli-ahli alutsista berteknologi canggih, ahli elektronika, teknokrat-teknokrat, insinyur-insinyur anak bangsa untuk membantu proses transfer of technology agar kita tidak dibohongi lagi oleh makelar-makelar itu ketika beli alutsista,” kata Rodon, dilansir dari tempo.co.
Baca juga: AS-RI Sepakati Kerja Sama Bidang Pertahanan Militer
Rodon mengatakan umumnya teknologi itu dikunci oleh prinsipal dalam proses transfer of technology. Dalam hal ini, PT TMI ia sebut berperan sebagai konsultan untuk membantu mencari alutsista terbaik dan agar tidak kecolongan dari sisi alih teknologinya.
“Bukan untuk pembelian atau pengadaan. PT TMI tidak berkontrak dengan Kemhan sama sekali. Kemhan adalah pengguna anggaran. Kita mau yang terbaik dengan harga semurah-murahnya. Intinya kita gak mau pengelolaan anggaran Kemhan saat ini tidak optimal dan tidak tepat sasaran,” kata Rodon.
Untuk mengetahui harga yang sebenarnya, Rodon mengatakan, Kemhan harus bertanya langsung ke produsen, agar harga yang didapatkan tidak dinaikkan nilainya. Langkah ini diambil, kata dia, untuk menghindari mafia atau makelar yang selama ini kerap menaikkan harga pengadaan alutsista.
“Karena Kemhan kini di bawah Pak Prabowo ingin pembelian alutsista itu G to G. Government to Government,” kata Rodon.
Diapun membantah telah membentuk PT TMI untuk pengadaan alutsista, dia menegaskan PT TMI dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, yang dulu bernama YKPP di bawah Kemenhan.
“Kementerian Pertahanan tidak membuat perseroan. Tapi bahwa yayasan membuat perseroan, bisa ditanya langsung ke TMI dan yayasannya dan dicek sendiri dasar hukumnya,” ujanya.
Hal ini senada dengan pernyataan Corporate Secretary PT TMI, Wicaksono Aji, yang mengatakan bahwa PT TMI adalah wadah dari para ahli-ahli alutsista berteknologi canggih, ahli elektronika, dan teknokrat dalam negeri yang mempelajari dan alih teknologi (ToT) dalam proses pencarian alutsista terbaik.
“Peran PT TMI adalah menganalisa dan memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu pemerintah, pendidikan ataupun swasta dalam hal ToT,” kata Wicaksono.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR pada Rabu, (2/6/2021). Agendanya membahas strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024 atau alutsista.
“Tentunya ini pertemuan, ya kami akan paparkan rencana ke depan tentunya akan ada tanya jawab, ya kita akan berusaha menjelaskan segamblang-gamblangnya,” ujar Prabowo Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 2 Juni 2021.
Prabowo menyebut akan menjelaskan segala yang berkaitan dengan rancangan Perpres tersebut dalam RDP dengan Komisi Pertahanan. Ia enggan mengonfirmasi saat ditanya negara-negara yang akan memberikan pendanaan dengan skema pinjaman asing atau luar negeri untuk pengadaan alutsista tersebut. (lna)
Leave a Reply