
JoSS, SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman menekankan pentingnya refocusing anggaran untuk penambahan tenaga kesehatan (nakes), mengingat tidak adanya anggaran untuk pos tersebut, sementara kasus infeksi virus corona di wilayah ini terus menanjak.
Hal itu diungkapkan Sukirman dalam rapat virtual yang membahas penanganan Covid-19 terkini di wilayah Jateng, bersama Pemprov Jateng Senin (21/6/2021).
Selain intervensi anggaran untuk nakes, ‘Program Jateng di Rumah Saja’ penting kembali dilakukan guna membatasi kegiatan masyarakat dalam upaya penekanan penularan Covid-19. Dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, seluruh bupati dan wakil bupati harus berkoordinasi dengan partai politik (parpol) nya agar bisa ikut mengendalikan kegiatan yang mengundang massa.
“Saya mengajak untuk parpol saling instropeksi diri. Tujuannya, menghentikan kegiatan-kegiatan partai atau kampanye yang mengundang animo masyarakat umum. Itu semua demi rasa tanggung jawab rasa kemanusiaaan,” kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sebagaimana diketahui, peningkatan kasus baru Covid-19 di Jateng pascaLebaran meningkat tajam. Bahkan Gedung Berlian tempat berkantornya para legislator sempat ditutup 18-20 Juni lalu karena Ketua DPRD, sejumlah anggota dewan dan belasan PNS di lingkungan Setwan DPRD Jateng terpapar Covid-19.
Sebelumnya, DPRD Jateng menggelar tes swab antigen bagi anggotanya dan segenap pegawai di lingkungan kantor Gedung Berlian, Semarang Kamis (17/6/2021). Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 klaster perkantoran.
Sukirman berharap ada upaya lebih tegas guna mencegah penyebaran Covid-19 yang kini kasusnya semakin tinggi.
“Intinya adalah ada himbuan lebih tegas karena semua sudah abai menyepelekan himbauan tidak mudik,” kata Politikus PKB itu disela kegiatan swab antigen di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jateng, Kamis (17/6/2021).
Ia juga berharap sosialisasi protokol kesehatan (protkes) kembali digencarkan, termasuk operasi masker dan penutupan hiburan malam. Ia menilai hal itu perlu dilakukan, mengingat tingkat kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protkes masih sangat rendah.
Sementara itu munculnya Varian Delta sekarang ini semakin memperpanjang kondisi pandemi Covid-19. Untuk itu, DPRD Provinsi Jateng berulang kali menghimbau masyarakat menerapkan protkes secara ketat.
Baca juga: DPRD Jateng Gelar Swab Antigen Bagi Anggotanya, Sukirman: Masyarakat Abai Terhadap Prokes
Penegasan itu juga disampaikan Sukirman dalam kesempatan lain saat menjadi pembicara utama dalam ‘Dialog Aspirasi DPRD Jawa Tengah’ di Studio TATV Solo di Kota Surakarta, Selasa (22/6/2021) dengan tema ‘Positif Covid-19 di Jateng Naik, Ada Apa?’. Pembicara lain yang hadir yakni Kepala Dinkes Provinsi Jateng Yulianto Prabowo dan pemerhati kesehatan dokter Kelik Hardiono.
Ia juga menegaskan DPRD tetap melakukan pengawasan di daerah-daerah pemilihan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya, masyarakat tidak abai dan lebih ketat melaksanakan protkes.
“Karena, dari kesadaran masyarakat itu, kita akan lebih cepat mengakhiri pandemi ini,” katanya optimis.
Sukirman mengakui pula Program Jogo Tonggo yang diluncurkan pemprov sangat efektif sehingga perlu dilanjutkan. “Itu adalah satu program yang baik. Kami di DPRD juga mendukung program tersebut dengan pemberian bantuan sembako, bantuan masker, dan bantuan handsanitizer. Untuk itulah, kami terjun langsung ke daerah-daerah. Prinsip, kami mendukung Program Jogo Tonggo. Bahkan, saat ini kami bekerjasama dengan dinas untuk membantu ketersediaan oksigen di rumah sakit-rumah sakit,” terangnya.

Menanggapi soal tingginya kasus Covid-19 di Jateng, Kepala Dinkes Jateng Yulianto Prabowo mengatakan ada beberapa faktor patut dicermati dalam kondisi tersebut. Diantaranya faktor manusia, virus, dan lingkungan.
Dari faktor manusia, kata dia, tentunya penegakan protkes yang ketat harus disesuaikan dengan regulasi. Kemudian faktor dari virusnya, saat ini yang patut diwaspadai yakni adanya mutasi beberapa varian covid. Terakhir faktor dari lingkungan, kebersihan dan perilaku manusia sangat erat dengan lingkungan sehingga sering mengabaikan protkes.
“Salah satunya banyaknya masyarakat yang melanggar aturan dilarang mudik,” kata Yulianto.
Terkait Program Jogo Tonggo, saat ini dinas telah berupaya menghidupkannya lagi mulai dari tingkat RT maupun RW sampai desa. Ia mengatakan, dari kondisi sekarang, sudah banyak yang berjalan dengan baik.
“Kami terus merevitalisasi dan mencontohkan manajemen Jogo Tonggo yang baik untuk diterapkan ke masyarakat,” ucapnya.

Senada, diungkapkan dokter Kelik Hardiono mengatakan saat ini setiap daerah bisa menghidupkan lagi Program Jogo Tonggo karena program itu sangat baik bagi masyarakat. Bahkan, program tersebut juga bisa diperluas di lingkungan pesantren seperti Jogo Santri.
“Kita harus memperbaiki kondisi ini mulai dari hulu yaitu memperbaiki dari kesadaran masyarakat. Sedangkan vaksinasi, itu merupakan hilir dari masa pandemi, yang diharapkan mampu mengatasi masa pandemi ini,” pungkas Kelik, dilansir dari dprd.jateng.go.id. (ADV)

Leave a Reply