JoSS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut Peraturan Presiden (perpres) izin investasi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol yang mendapat penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat, seperti kalangan ulama, NU, Muhamadiyah, MUI, dan organisasi masyarakat (ormas) lainnya.
Dalam salinan Perpres yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 oleh Jokowi ini juga mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol atau miras yang dibolehkan investasinya di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua.
Sebelumnya, dalam Perpres tersebut Jokowi menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI).
“Bersama ini, saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ujar Jokowi lewat kanal Sekretariat Presiden, Selasa 2 Maret 2021.
Terkait hal itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, izin investasi miras di tanah air sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum era kemerdekaan.
“Dapat kami sampaikan khususnya dengan minuman alkohol sebenarnya sejak tahun 1931 sudah ada di negara kita, sebelum merdeka sudah memang ada izin untuk pembangunan minuman alkohol ini, terus ini berlanjut baik di zaman sebelum merdeka setelah merdeka baik dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dalam pemerintahan berganti-ganti sampai dengan sekarang,” kata Bhalil dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (2/3/2021).
Baca juga: UU Ciptakerja: Arak Bali Kini Sah Untuk Dikembangkan dan Diproduksi
Bahkan, kata Bahlil, sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, setidaknya ada 109 izin usaha yang sudah diberikan terkait minuman alkohol.
“Ini tidak lain dan tidak bukan maksud saya ingin menyampaikan kepada bapak ibu dan seluruh masyarakat di seluruh Indonesia bahwa ini sudah terjadi sejak pemerintahan pertama dan yang terakhir, namun tidak untuk kita menyalakan antara satu dengan yang lain,” katanya.
Bahlil mengatakan, keputusan Presiden mencabut Peraturan Presiden (perpres) izin investasi minuman beralkohol tersebut merupakan keputusan yang demokratis. “Ini adalah sebuah bukti dan bertanda bapak presiden sangat demokratis,” katanya.
Bahlil mengungkapkan, bahwa Jokowi tidak merasa takut atas setiap masukkan yang datang kepada dirinya, termasuk juga banyaknya penolakan terkait izin legalitas investasi miras.
“Presiden tidak takut untuk mendengar masukan yang konstruktif untuk kebaikan bangsa ini, adalah contoh pemimpin yang bisa kita jadikan sebagai rujukan dalam proses pengambilan keputusan selama masuk-masukan itu adalah konstruktif,” ucapnya.
Selain itu, Bahlil juga meminta kepada para pengusaha minol untuk tidak berkecil hati atas dicabutnya Perpres ini.
“Saya juga memahami kepada teman-teman dunia usaha yang menginginkan agar kebijakan ini tetap dilanjutkan,” kata Bahlil.
Namun dirinya meminta kepada para pengusaha untuk melihat kepentingan yang lebih besar atas dicabutnya Perpres ini.
“Kita harus bijak melihat mana kepentingan negara yang lebih besar, apalagi kita semua umat bergama dan sudah barang tentu tahu ajaran kita untuk kebaikan,” katanya. (lna)
Leave a Reply