Pemerintah Resmi Keluarkan 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Ilustrasi
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Pemerintah telah resmi mengeluarkan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sebanyak 45 PP dan 4 Perpres diunggah di JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Ahad, 21 Februari 2021.

“Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden, yang diharapkan dapat segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum kebangkitan Bangsa Indonesia,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretarian Negara, Eddy Cahyono Sugiarto, dalam keterangan tertulis, Minggu (21/2/2021).

Berikut adalah daftar aturan turunan tersebut:

Peraturan Pemerintah (PP)
1. PP No. 5/ 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. PP No. 6 /2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3 PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. PP No. 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
5. PP No. 9/2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;
6. PP No. 10/2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
7. PP No. 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. PP No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. PP No. 13/2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
10. PP No. 14/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
11. PP No. 15/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
12. PP No. 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
13. PP No. 17/2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
14. PP No. 18 /2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
15. PP No. 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
16. PP No. 20 /2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;
17. PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. PP No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
20. PP No. 24/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
21. PP No. 25/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
22. PP No. 26 /2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
23. PP No. 27 /2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
24. PP No. 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
25. PP No. 29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
26. PP No. 30/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
27. PP No. 31/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
28. PP No. 32 /2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan;
29. PP No. 33/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian;
30. PP No. 34/2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
31. PP No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
32. PP No. 36/2021 tentang Pengupahan;
33. PP No. 37 /2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
34. PP No. 38/2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh;
35. PP No.  39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
36. PP No.  40/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
37. PP No. 41/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
38. PP No. 42/2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
39. PP No. 43/2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah;
40. PP No. 44/2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
41. PP No. 45/2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
42. PP No. 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
43. PP No. 47/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
44. PP No. 48/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
45. PP No. 49/2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya;

Peraturan Presiden (Perpres)
1. Perpres No. 9 /2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
2. Perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
3. Perpres No. 11/2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;
4. Perpres No. 12 /2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*